Laskar Pelangi Film Terbaik Tahun Ini

Apa Anda sudah menonton Laskar Pelangi versi layar lebar?

Setelah menyaksikan penampilan Andre Hirata dalam Kick Andy, membeli novelnya secara terhubung di internet, dan akhirnya membaca buku ini dalam sehari, saya menjadi salah seorang di antara ratusan ribu penggemar yang menantikan Laskar Pelangi diangkat ke layar lebar. Saya menontonnya kemarin dan sangat menikmatinya.

Laskar Pelangi adalah novel karya Andre Hirata yang menyentuh sekaligus jenaka, membangkitkan semangat melawan pelbagai bentuk batasan struktur, dan menunjukkan bahwa kejayaan bisa diraih oleh siapapun, jika mau berusaha.

Saya larut dalam setiap kalimat yang ia tulis dengan gaya Melayu Belitong, yang berpadu dengan ungkapan dengan kata-kata serapan bahasa asing, sedikit pengaruh bahasa percakapan anak muda langgam Jakarta, serta kesalahan penulisan menurut baku “ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.” Namun lebih daripada itu, kekuatan sang penulis mengungkapkan dan memilih kata, serta penuturan yang diasosiasikan dengan pelbagai cabang ilmu pengetahuan membuat pikiran saya mengembara ke mana-mana. Saya kagum dengan wawasan sang penulis yang begitu luas. Jelas bahwa Andre Hirata seorang jenius.

Saya menyukai lakon tokoh-tokohnya yang manusiawi. Betapa anak-anak Melayu Belitong yang terlupakan, hidup serbakurang, apa adanya, lugu, jujur, polos di pulau terpencil yang belum terlalu tercemar oleh gaya hidup duniawi yang kebarat-kebaratan sebagaimana di kota-kota metropolitan. Ada kesetiakawanan, kebersamaan, keakraban, kehangatan, dan banyak perjuangan dan pengorbanan.

Kisahnya mungkin tidak bersitegang dengan nilai-nilai yang mapan sebagaimana Larung karya Ayu Utami yang, misalnya, menantang, bahkan mendelegitimasi agama dan sakralitas seksualitas. Meskipun begitu, Laskar Pelangi tetap kritis terhadap ketimpangan struktur, yang kala itu berlaku pada era awal Orde Baru (dan berlanjut sampai sekarang).

Bahkan sebaliknya, tanpa rangkaian kalimat yang meledak-ledak, pembaca akan ikut hanyut dalam kemarahan, kesedihan, ketidakadilan, keputusasaan, di samping juga kesabaran, kegembiraan, perlawanan, dan perjuangan yang diilhami oleh nilai-nilai tradisional Islam.

Jadi, ketika film ini diluncurkan di hadapan masyarakat akhir September lalu, saya bertanya-tanya, ingin tahu, penasaran, apakah – atau sampai sejauh mana – Riri Reza dan Mira Lesmana akan mensekularisasi, mengurangi muatan islami novel Laskar Pelangi agar tetap setia pada ideologi mereka yang liberal?

Ternyata di tangan mereka Laskar Pelangi versi layar lebar tidak terlalu kehilangan nuansa islaminya. Islam justru digambarkan dengan pemahaman sejagat. Versi layar lebar berhasil, umpamanya, mewujudkan gambaran benak saya tentang hasrat sepuluh anak yang belajar dalam keterbatasan, dan semangat jihad seorang guru muda Bu Muslimah  ke alam visual. Tapi, sang ibu guru (yang diperankan Cut Mini) lebih cantik daripada yang saya bayangkan.

Adegan-adegan di awal film yang memperlihatkan akad Bu Mus yang pada awal tahun ajaran membuka kelas baru, yang dengan sabar bersiteguh menanti murid kesepuluh, mampu membuat penonton seketika bersimpati dengan Bu Mus.

Atau ketika berapa kali Sahara – sang gadis cilik berkerudung yang berkepribadian keras – mengucap nasihat agama kepada kawan-kawannya, penggambarannya sama sekali tidak berkesan dibuat-buat atau menggurui (walau dalam versi novel, tidak jarang Andre mengutip kitab suci).

Saya juga terkesima dengan keberhasilan sang sutradara menghidupkan langgam bahasa percakapan Melayu Belitong. Buat mereka yang jenuh mendengar bahasa gaul muda-mudi Jakarta sehari-hari yang dikampanyekan televisi-televisi Jakarta yang mengklaim diri sebagai TV nasional atau film-film layar lebar tentang gaya hidup muda-mudi metropolitan sehingga meminggirkan keistimewaan budaya daerah – ini terasa menyejukkan. Saya merasa seolah benar-benar berada di Belitong kala itu. Boleh dibilang, mereka benar-benar menggarap film ini secara rinci, hati-hati, dan menjadikannya bermutu.

Malah latar belakang Pulau Belitong pada pertengahan dasawarsa 70-an ditampilkan dengan apik. Ada cuplikan pantai bernyiur hijau yang melambai dan perahu-perahu para nelayan, ada celah bebatuan besar di pantai tempat para Laskar Pelangi biasa berlari-lari, ada seekor buaya yang biasa melintas dan menghentikan perjalanan Lintang ke sekolah. Ada juga jalan-jalan perintis yang kiri dan kanannya pepohonan menghijau, serta pusat kota yang berkegiatan.

Kesenjangan terhadap saluran ekonomi dan pendidikan antara anak-anak keluarga kaya yang memegang jabatan penting di PN Timah dan rakyat jelata seperti Ikal dan kawan-kawannya pun berjaya ditampilkan secara tepat guna. Sekali waktu ada pelajaran matematika di kelas. Anak-anak SD Muhammadiyah berhitung dengan seikat batang lidi, sedangkan para pelajar SD PN Timah dengan segenggam mesin hitung yang diberikan secara cuma-cuma. Kamera juga meneropong anak-anak SD PN Timah berlatih menabuh genderang dalam kelompok yang berbaris rapi, mempersiapkan diri menghadapi pesta rakyat, atau bermain sepatu roda, disaksikan anak-anak miskin yang terkagum-kagum itu dari balik pagar.

Puncak cerita adalah cerdas cermat. Anak-anak Muhammadiyah yang hanya berjumlah sepuluh orang berjuang mempersiapkan diri dibimbing Bu Mus. Ketegangan muncul pada hari H, ketika Lintang, sang jenius, benar-benar tertahan oleh buaya untuk waktu yang lebih lama dari biasanya, lantaran si buaya kali ini berbaring di tengah jalan. Lintang berhasil lewat setelah seorang pria kurus paruh baya berbaju hitam yang misterius menyingkirkan buaya itu.

Adegan cerdas cermat – meskipun berbeda dengan alur cerita dalam buku – disunting dengan baik dan menghasilkan kesan perungan sengit (sampai-sampai seorang remaja di samping saya yang menyaksikannya gelisah, berkali-kali ia mengerakkan badan karena tegang). Akhirnya SD Muhammadiyah menang. Tapi keesokan harinya, Lintang yang sangat cerdas taklagi dapat bersekolah. Ayahnya menghilang setelah melaut dan ia mau tidak mau harus menggantikan peran sang ayah bagi adik-adiknya yang masih kecil. Lintang menyampaikan perpisahan kepada kawan-kawannya.

Lantas film mulai berangsur-angsur menuju akhir, diawali dengan adegan pertemuan Ikal dan Lintang belasan tahun kemudian, tahun 1999. Lintang mengajak Ikal pergi melihat anaknya dari balik jendela kelas. Sang anak terlihat menonjol di kelas. “Itu anakku,” katanya dengan bangga.

Bagaimanapun, Laskar Pelangi tetaplah film pengejar laba yang mendramatisasi jalan cerita di buku dalam adegan-adegannya. Tentu saja agar penonton tidak lekas bosan. Ketika adegan Kepala Sekolah Pak Harfan yang sakit-sakitan dipertontonkan, saya berpikir, jika ini film Hollywood, Pak Harfan akan diwafatkan. Saya sempat bertanya, apakah Riri Reza akan mewafatkan tokoh ini? Ternyata dia mematikan tokoh Pak Harfan walau tidak ada penuturan rinci tentang kematian Pak Harfan dalam buku.

Adegan selanjutnya, Bu Mus yang tidak masuk di kelas selama lima hari karena berduka. Sekolah terancam bubar karena Bu Mus satu-satunya guru yang tersisa.

Karakter Bu Mus yang kelihatan kokoh menjadi rapuh. Atau bisa jadi sang sutradara ingin memanusiawikan lakon Bu Mus dan ingin membangkitkan hawa keputusasaan, kegetiran perjuangan Bu Mus di kalangan penonton. Meskipun begitu, khalayak juga larut dalam hasrat kuat anak-anak Laskar Pelangi untuk belajar secara mandiri.

Adegan berikutnya, Bu Mus menyaksikan anak-anak didiknya terus belajar sendiri meski tanpa kehadirannya. Bu Mus yang berkaca-kaca masuk di depan kelas. Sahara menjerit girang. Ia lantas dipeluk oleh semua anak didiknya.

Peralihan gambar terasa cepat tidak membosankan. Buat orang yang daya tangkap visualnya lebih bagus daripada daya tangkap aksaranya, tentu tidak masalah. Tapi di sisi lain kadang-kadang menurut saya ada beberapa tayangan yang berganti terlalu cepat untuk dapat ditafsirkan awam. Tapi saya paham, film ingin mewujudkan realitas dalam buku sebanyak-banyaknya. Ada banyak karakter dan penggambaran dalam buku, tapi di film Ikal menjadi tokoh utama yang penampilannya “bersaing” dengan tokoh-tokoh lainnya.

Film ini memang sedikit menggubah atau menafsirkan ulang versi bukunya. Namun, sang penulis skenario berhasil mengangkat banyak adegan dari buku yang memang patut diangkat di samping menciptakan adegan baru yang berbeda yang tidak keluar dari nalar cerita aslinya.

Para pemeran anak-anak Laskar Pelangi di sini mencerminkan anak-anak Indonesia kebanyakan. Mereka lusuh, dekil, berbicara dan berpikir secara alami sebagaimana usia mereka. Kita seperti menyaksikan kehidupuan anak-anak Indonesia yang sesungguhnya, bukan anak-anak dari kelas tertentu saja.

Saran saya, bacalah bukunya sebelum menonton buku ini agar bisa mengikuti jalan cerita. Sebab memang, pemunculan tokoh pria misterius yang menolong Lintang melewati buaya, sebagai contoh, akan membingungkan jika kita tidak membaca asal-usulnya di versi novelnya.

Film ini sangat saya anjurkan untuk ditonton. Anda akan tertawa dan menangis pada saat yang sama. Ayat-ayat Cinta boleh jadi film paling tenar tahun ini, tapi Laskar Pelangi adalah film terbaik tahun ini dari segi alur cerita, penokohan, pengambilan gambar, latar belakang tempat, dan penyuntingan. Film ini layak dipertontonkan pada setiap hari pendidikan nasional, atau bahkan dijadikan propaganda pendidikan UNICEF bagi anak-anak dunia. Ajaklah anak-anak Anda menontonnya bersama-sama agar mereka menghargai setiap bentuk kemudahan yang mereka peroleh agar belajar lebih giat dan tetap semangat menggapai asa.

Satu lagi, yang membuat saya senang kemarin, tidak ada satupun film asing tayang di bioskop tempat saya menonton. Semua film Indonesia. Ini takkan pernah terbayangkan pada sepuluh sampai tujuh belas tahun silam yang kala itu film-film Hollywood merajai gedung bioskop di tanah air. Film Indonesia sepertinya sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jayalah film Indonesia!

(Silahkan nikmati lagu tema film Laskar Pelangi dari Nidjie di bawah)

Dia Berlutut di samping Diriku

Buat penggemar berat Chairil Anwar, sajak berjudul “Senja di Pelabuhan Kecil” tentu tidak asing lagi. Nama “Sri Ajati” ditulis Chairil sebagai pihak yang diperuntukkan bagi puisi itu. Kemolekan Sri Ajati begitu terekam di benak sang Pujangga sampai-sampai Chairil berlutut di sampingnya.

Sri Ajati adalah tokoh nyata. Tahun lalu bersama Jayadi, saya membuat video wawancara dengan Sri Ajati. Jayadi, kawan saya yang penggila berat Chairil Anwar ini, menjadi pewawancara, sedangkan saya kamerawan sekaligus penyuntingnya. Maka untuk merayakan hari kemerdekaan Republik yang ke-63, saya muat video ini di Semesta dalam Kata-kata untuk Anda. Ya, kisah cinta Chairil Anwar dengan gadis cantik yang kini renta mempunyai konteks sejarah yang menarik. Selamat menikmati.

Senja di Pelabuhan Kecil

buat Sri Ajati

Ini kali tidak ada yang mencari cinta
di antara gudang, rumah tua, pada cerita
tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut
menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut.

Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang
menyinggung muram, desir hari lari berenang
menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak
dan kini tanah air tidur hilang ombak.
Tiada lagi. Aku sendiri. Berjalan
menyisir semenanjung, masih pengap harap
sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan
dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdekap

KPI Mandul?

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) secara rutin mengirimkan laporan, memberikan laporan pemantauan, dan mengingatkan pengelola stasiun televisi agar berhati-hati, merevisi, atau menghentikan acara yang beresangkutan. Akan tetapi sepertinya, pantauan itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap kebijakan stasiun televisi dalam penayangan. Sepertinya stasiun televisi tidak terlalu mengindahkannya.

Stasiun televisi menggunakan metode hit and run. Jika menerima teguran, mereka merunduk sejenak. Tapi, beberapa saat kemudian, jika dirasa aman, mereka kembali menayangkan acara-acara yang bermasalah. Di sini terlihat bahwa industri tidak tulus mengikuti regulasi-regulasi penyiaran. Sebab, jelas bahwa pertimbangan mereka untung-rugi. Ketika pengawasan mengendur, industri memanfaatkan celah-celah kekurangan dalam sistem regulasi penyiaran yang memang masih bermasalah.

Ini berkaitan dengan kekuatan wewenang untuk memaksa tidak dimiliki KPI. Undang-undang No.32/2002 memberikan kewenangan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Pada dasarnya UUP No.32/2002 ini bersemangat kepentingan masyarakat.

Sayangnya Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran yang sebagai autran pelaksana yang operasional, justru cenderung anti kepentingan masyarakat. Dalam PP, pemerintah membuat tafsiran yang sebaliknya, dan mengambil kewenangan yang seharusnya dimiliki KPI, sehingga peran KPI tidak berdaya.

Sayangnya, kewenangan KPI semakin berkurang disebabkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. MK menolak 20 pasal dan menerima 2 pasal yang diminta uji oleh enam lembaga (ATVSI, PRSSNI, IJTI, PPPI, Persusi, dan Komteve). Satu pasal yang diterima (Pasal 62) menyangkut kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal peraturan pemerintah di bidang penyiaran yang dikembalikan kepada pemerintah (presiden).

Kemudian judicial review yang diajukan KPI ke Mahkamah Agung berkaitan dengan Peraturan Pemerintah juga ditolak Mahkamah Agung. “Ini menyebabkan KPI tidak lagi berfungsi,” kata Ade Armando. Maksudnya KPI tidak berperan seharusnya sebagaimana di negara-negara demokrasi lainnya.

Dengan penolakan peninjauan kembali terhadap PP oleh KPI kepada Mahkamah Agung, posisi KPI hanya berperan sebagai wakil masyarakat yang memberikan masukan kepada pemerintah. Dengan posisi ini, KPI tidak lagi membuat keputusan.

“Kewenangan KPI telah merosot serius,” kata Ade Armando.

Ade mengisahkan bahwa sebelum ada keputusan lembaga negara itu, pada awal-awal berdirinya, KPI aktif mengawasi kandungan siaran, memberikan peringatan, dan menyampaikan bahwa teguran punya implikasi terhadap perizinan. KPI saat itu benar-benar berperan sebagai regulator.

Dengan posisi yang lebih jelas, KPI pada masa itu mempunyai pengaruh yang kuat. Industri televisi memperhitungkan teguran dan masukan dari KPI. Mereka tidak bisa begitu saja mengabaikannya, karena mengetahui bahwa kewenangan KPI disebutkan dalam undang-undang. Banyak program acara berhenti tayang karena surat teguran KPI. Misalnya, Komedi Nakal dan acara gulat Smackdown.

“Meskipun kini berkurang, mestinya KPI masih bisa punya peran,” kata Ade Armando. Sebab, eksistensi KPI tersebut dalam undang-undang, sehingga dibanding lembaga-lembaga lain seperti MUI, KWI, dan lain-lain, “Masukan KPI seharusnya lebih berpengaruh,” tambahnya.

KPI DIMANDULKAN ATAU MEMANG MANDUL?

Idealnya, KPI bisa bekerja “normal” sebagaimana lembaga regulator penyiaran di negara-negara demokratis lainnya. Tapi kenyataannya, kewenangan KPI terbatas, atau telah dibatasi. Pertanyaannya, seberapa jauhkah sesungguhnya peran yang masih bisa dimainkan KPI dalam ruang yang telah dibatasi? Atau, mungkinkah ada gerakan madani yang mampu merestorasi kedudukan KPI sebagai lembaga independen sehingga mampu berperan sebagaimana mestinya?

Seandainya KPI dan pemerintah bisa sejalan dan berbesar hati menerima masukan KPI, dalam posisi ini KPI masih akan sangat berpengaruh. Sayangnya, pemerintah cenderung memihak industri. Pemerintah yang pro-pasar mengambil alih peran sebagai regulator penyiaran demi kepastian bisnis mengingat telah banyak pemilik modal asing yang menanamkan investasi mereka ke bisnis penyiaran. Atau dengan kata lain, pemerintah ingin meraih business confidence dari penanam modal baik lokal maupun mancanegara, yaitu bahwa pemerintah dapat dipercaya sebagai penjamin jangka panjang kelangsungan usaha mereka.

Selain itu, anggota KPI dipilih melalui proses politik. Dalam proses politik yang pro-pasar, kepentingan industri dan kepentingan pemerintah secara dominan melakukan intervensi. Pada akhirnya, proses politik yang harusnya adil berpihak pada kepentingan industri dan pemerintah Kepentingan ini memarjinalkan kepentingan-kepentingan lain, misalnya, masyarakat yang menghendaki tayangan yang sehat dan regulasi penyiaran yang adil.

Dengan demikian proses seleksi anggota KPI menjadi semacam screening oleh anggota DPR dan pemerintah yang pro-pasar untuk memastikan apakah para kandidat membahayakan privilese kepentingan industri dan pemerintah atau tidak. Akibatnya, kebanyakan anggota komisi yang terpilih sebagian besar tidak peduli, tidak berpihak, atau tidak berpengetahuan tentang pentingnya regulasi penyiaran dalam masyarakat yang demokratis.

Implikasi intervensi pihak luar ke dalam KPI adalah anggota KPI menjadi tidak kompak. Ade Armando dengan tegas menengarai persoalan internal: Ada sejumlah anggota komisi yang jelas-jelas pro industri, sehingga mempersulit para anggota lain yang secara tegas berpihak kepada masyarakat.

“Sudah rahasia umum bahwa sejumlah anggota KPI yang menjadi orang bayaran industri,” kata Ade Armando. “Orang bisa melihat dari tidak ada greget-nya sama sekali,” tambahnya.

Kasus Astro, umpamanya, adalah contoh yang memperlihatkan keberpihakan yang merugikan kepentingan publik. Masyarakat harus membayar mahal untuk sebuah tontonan yang harusnya bisa dinikmati secara gratis. Keberpihakan mengacaukan kompetisi yang sehat di antara televisi yang berbayar. Ironisnya, KPI justru mengatakan bahwa Astro telah mengikuti prosedur dengan benar. Akhirnya, semua persoalan dikembalikan kepada pemerintah.

Selama KPI tidak mempunyai konsep atau cetak biru tentang pertelevisian di tanah air, kebijakan yang diambil takkan terarah. Padahal, jika mau, KPI sudah memiliki modal dasar legal, yaitu undang-undang yang mengakui keberadaannya. Dengan modal ini KPI seharusnya bisa duduk bersma-sama dengan Menteri Komunikasi dan Informasi dan mengajukan konsep penyiaran di tanah air secara menyeluruh. Misalnya, KPI dan pemerintah menurunkan konsep itu dalam tiga bulan pertama dengan target-target yang lebih kecil. Dengan begitu, regulasi-regulasi baru bisa lahir demi kepentingan bersama.

“Kalau mereka mau, KPI akan sangat didengar pemerintah,” kata Ade.

Persoalannya tinggal inisiatif para anggota KPI sendiri. Mereka mau melakukannya, atau tidak. Padahal, jika ada kemauan, KPI bisa duduk bersama dengan pemerintah dan mengambil sikap terhadap kenakalan-kenakalan media massa. Menurut Ade, dibanding sekarang, kepengurusan KPI sebelumnya bermental pejuang, sedangkan era sekarang yang para anggotanya kebanyakan adalah titipan pelbagai kepentingan.

“Itu kata yang paling lunak. Tapi sesunggunya mereka betul-betul bermain,” kata Ade. “Selama orang-orangnya masih itu-itu juga, takkan bisa,” kata Ade. Ia menyebut anggota KPI periode sekarang dengan beberapa kemungkinan. “Enggan, bodoh, tidak pengetahuan, atau pro-industri,” katanya. “Mereka sibuk mengurusi kegiatan sendiri-sendiri.”

Ade Armando berkata.

“Kemungkinan paling baik adalah memang bodoh atau tidak punya pengetahuan yang cukup, sehingga merka tidak mengerti bagaimana mengatur. Yang namanya bodoh ‘kan nggak jahat. Tapi yang lebih buruk adalah jahat memang. Jadi, dalam hal ini, instead of menunjukkan sikap yang tegas, ini malah dikembalikan lagi semua ke industri.

“Tidak ada keputusan-keputusan decisive. Ini saya dengaer juga dari KPID-KPID. Mereka sangat kecewa karena mereka butuh sikap yang tegas mengenai jaringan. Dan ternyata menruut mereka pusat selalu mengarahkan dalam berbagai munas agar tidak konfrontatif dengan indsutri, dengan pemerintah. Saya sudah sering dengar Sasa sebagai ketua ke mana-mana mengatakan ‘kita berteman,’ ‘kita sejalan’ dan seterusnya. Seolah mengatakan bahwa sikap kita yang dulu itu, sikap yang keras itu salah. Jadi, kelihatan sekali arahnya.”

Dengan kata lain, kewenangan KPI yang lemah sekarang, menurut Ade, cenderung disebabkan oleh aktor-aktor di dalamnya. Persoalannya, mekanisme pemilihan anggota KPI secara politik (uji kelayakan oleh anggota parlemen) adalah yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang terburuk. Bahwa DPR mengajukan nama-nama yang lebih sesuai dengan kepentingan politik mereka sudah takterhindarkan. “Itulah kelemahan demokrasi,” kata Ade Armando.

Dede Yusuf dan Fenomena Politik Baru di Indonesia: Ketika Ketenaran dan Kaderisasi Menentukan

Siapa sangka Dede Yusuf yang pernah diremehkan justru menang. Dede bahkan dipandang sebelah mata oleh politisi partainya sendiri. Tokoh gaek Amin Rais dan ketua Majelis Permusyawaratan Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat Amir Mafhud secara terbuka pernah menyatakan Dede Yusuf tidak pantas memimpin Jawa Barat.

Tapi pencalonan Dede dengan setia didukung Ketua PAN Soetrisno Bachir. Dan akhirnya ia bisa memperoleh surat keputusan persetujuan dari Dewan Pemimpin Pusat PAN sebagai kandidat resmi partai ini.

Tantangan Dede yang lain, tidak ada calon gubernur dari kubu lain yang bersedia meminangnya sebagai pasangan mereka. Danny Setiawan, Agum Gumelar, ataupun Ahmad Heryawan sama sekali tidak memperhitungkan posisinya. Biang keladinya adalah pendapat lembaga survai bahwa nama Dede Yusuf takkan menjual secara politik.

Akan tetapi, di saat-saat terakhir, pilihan kubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Ahmad Heryawan akhirnya jatuh kepada Dede setelah kandidat mereka ditolak pihak Danny. Kedudukan tawar untuk menjadi orang nomor satu antara Dede dan Ahmad sebenarnya seimbang. Tapi Soetrisno Bachir memutuskan agar yang maju sebagai kandidat gubernur adalah Ahmad Heryawan yang lebih tua tiga bulan daripada Dede Yusuf.

Ahmad Heryawan dikenal di kalangan aktivis PKS sebagai seorang ustad, seorang da’i. Ia sering dijadikan rujukan media komunitas partai ini atau pembicara dalam acara atau kegiatan Islam.

Di kalangan yang lebih luas, Dede Yusuf lebih tenar daripada Ahamad Heryawan. Pada akhir 1980-an Dede membintangi film-film layar lebar bertema remaja. Dan pada awal 1990-an masyarakat mengenalnya sebagai pemeran sinetron Jendela Rumah Kita yang tayang di satu-satunya stasiun televisi Indonesia saat itu: TVRI. Lantas, pada masa bermekaran stasiun televisi swasta, Dede membintangi sinteron-sinetron laga. Semenjak awal masa reformasi ia bergabung sebagai penggiat PAN dan menjadi anggota DPR dari partai itu.

Kembali ke pemilihan gubernur Jawa Barat. Lembaga-lembaga survei pra-pilkada jika bukan salah memilih sampel, mungkin memang telah benar-benar menerapkan metode ilmiah. Tapi, jika demikian, telah terjadi distorsi penyebaran sampel yang signifikan, lantaran pada kenyataannya para responden hanya bersuara untuk lembar kuesioner, bukan untuk kertas suara itu sendiri. Mereka ternyata cenderung golput pada saat pemilihan. Di sinilah letak titik lemah yang tidak ditangkap lembaga survai.

Mereka mungkin bisa mengantisipasinya dengan pertanyaan saringan di lembar kuesioner untuk menggali data apakah responden berniat memungut suara pada hari H, atau cenderung golput. Satu butir pertanyaan, tapi jika dilupakan, fatal. Inilah yang menyebabkan distorsi antara sampel dan populasi, antara survei dan hasil penghitungan suara.

Buat pemilih golput, mungkin tidak ada bedanya memilih atau tidak memilih. Fenomena ini biasanya muncul di negara-negara yang justru demokrasinya mapan seperti di Amerika Serikat. Jumlah pemilih aktif di sana hanya sekitar separuh pemilih terdaftar. Dan Indonesia sepertinya sedang bergerak menuju apatisme politik itu.

Dalam tingkat golput yang tinggi tersebut, pemilu akan gampang dimenangi partai kader semacam PKS. Sebab, partai kader mempunyai simpatisan yang loyal serta dibangun melalui proses kaderisasi ideologis yang baik dan sistematis. Dengan begitu, ketika ada peristiwa-peristiwa politik semacam pemilu, tidaklah sukar memobilisasi massa atau menggalang dana. Bayangkan, jika seorang kader yang setia secara militan mempengaruhi tiga atau empat anggota keluarga, kerabat, atau teman mereka yang mengambang secara politik, hasilnya adalah pilkada Jawa Barat ini.

Saksikan juga pemilihan gubernur Jakarta Raya sebelumnya. Di sini PKS berhasil menggaet angka 40 persen untuk kandidat mereka meskipun harus melawan koalisi partai-partai besar. Padahal jumlah kader mereka lebih rendah dari persentase itu. Fenomena itu sukar dijelaskan kecuali dengan memahami bahwa PKS mempunyai basis pendukung yang sangat setia, militan, dan akur.

Kecenderungan ini yang harus dibaca partai massa, yaitu partai yang memiliki pendukung tidak loyal dan berubah-ubah, cenderung pragmatis. Partai-partai semacam ini mungkin hanya mampu mengandalkan nama besar, tokoh-tokoh tenar, dan tampan. Tapi kemenangan mereka harus dicapai dengan biaya politik dan sosial yang jauh lebih besar ketimbang partai kader.

Partai kader telah menginvestasikan kemenangan mereka melalui kaderisasi, pendidikan politik, ikatan komunitas yang kuat, dan agenda politik lebih terstruktur di bawah ideologi yang jelas. Singkat kata, tanpa ideologi, tanpa kaderisasi, partai massa sukar berjaya menggaet pemilih khusus, yaitu yang punya wawasan tertentu tentang bagaimana seharusnya mengelola negara.

Jadi jangan kaget bila dalam beberapa tahun ke depan, PKS bakal mempunyai posisi tawar yang terus menguat. Melalui kegiatan indoktrinasi ideologi yang disebut “Tarbiyah” PKS telah merintis proses pengkaderan semenjak dini. Para calon kader dibina secara disiplin semenjak SMA, dan dijaga ketika di perguruan tinggi.

Boleh dibilang PKS berpotensi berkembang pesat, dan dengan kader-kader yang terdidik, mereka akan menuai banyak kemenangan di masa depan. Dalam hal ini, partai-partai lain hendaknya mulai membakukan ideologi mereka untuk dapat memperoleh basis pendukung yang loyal, bukan mengutamakan kepentingan sesaat belaka. Sayangnya, kebanyakan partai politik kita cenderung pengambil untung sesaat.

Pelajaran lain: Jangan gampang percaya terhadap hasil lembaga survai tanpa memahami metodologinya. Distorsi yang besar, apapun penyebabnya, menunjukkan bahwa ada masalah dalam metodologi mereka. Istilahnya: operasionalisasi konsep tidak andal dan tidak sahih.

Fenomena lain yang perlu diperhitungkan adalah, jangan sepelekan artis karena mereka punya tabungan suara berupa para penggemar fanatik. Paling tidak Dede Yusuf, telah berhasil membuktikan bahwa dia mempunyai nilai jual politik yang tinggi. Tapi, tentu saja, untuk memimpin wilayah Jawa Barat yang luasnya berkali-kali ketimbang Jakarta, dibutuhkan lebih daripada kemampuan seorang artis.

Memasang Kubah dengan Ajaib

Sukar dipercaya. Komunitas Muslim di Desa Kailolo, Pulau Haruku, Maluku Tengah, memasang kubah masjid yang berbobot ribuan kilogram dengan kekuatan paranormal. Fenomena yang ditayangkan Trans TV pada tanggal 17 Maret 2008 memperlihatkan bahwa gejala paranormal benar-benar ada dan nyata. Sesuatu yang sering dilihat pendukung positivisme secara skeptis.

KRL Jabodetabek Layak Dipuji

Ada janji dengan Ade Armando – Bang Ade, saya menyebutnya – di kampus Universitas Indonesia Depok.Kali ini saya ingin mencoba jasa angkutan kereta listrik. Saya dengar, kini ada rangkaian gerbong berpendingin udara nyaman yang diberangkatkan pergi-pulang secara teratur antara Jakarta-Bogor.

Lanjutkan.

Kini Kiriman Uang Paypal Bisa Dicairkan Melalui Bank Lokal

Kita mungkin suka melakukan transaksi perbankan. Entah mengirim atau menerima uang. Jika kita tinggal di Indonesia, dengan bank lokal seperti BCA, Permata, Mandiri, tentu tidak ada menjadi masalah. Tapi bagaimana jika kita berhubungan dengan pihak kedua yang berada di luar negeri?

Dengan jasa transfer bank semacam Western Union, ongkos kirimnya bisa-bisa lebih mahal ketimbang uang yang kita kirimkan. Walah. Bisa terpotong deh uang kita. Seorang kawan yang tinggal di Jepang, misalnya, ingin membayar utang, tapi karena ongkos kirimnya lebih besar daripada jumlah utangnya, dia tidak jadi bayar hutang.

Klik untuk melanjutkan.

Strategi Cerdik Infiltrasi Perbatasan Ala Malaysia

Malaysia rupanya belajar dari pengalaman masa lalu. Pada masa konfrontasi relawan Indonesia menyusup ke kota-kota Malaysia di perbatasan dan melakukan serangan. Kini Malaysia menugaskan warga Indonesia mengawal perbatasan negara mereka. Bahkan, ironisnya, warga Indonesia juga diminta menggeser tapal batas masuk ke wilayah sendiri.

Sudah dua brigade (sekitar dua puluh ribu) pemuda Indonesia direkrut menjadi anggota Askar Wataniah untuk menjaga perbatasan di Kalimantan. Padahal, sejauh ini, TNI hanya menempatkan 680 personel untuk menjaga perbatasan sepanjang 204 km itu.

Pemerintah Malaysia menjanjikan gaji, bonus, dan asuransi kepada anggota Askar Wataniah layaknya prajurit Tentara Diraja Malaysia. Sebagai perbandingan, jika setiap prajurit TNI setingkat Tamtama digaji Rp1,4 juta sampai Rp1,7 juta per bulan, anggota Askar Wataniah dibayar Rp2 juta sampai Rp3 juta per bulan.

Namun, tidak hanya itu, anggota Askar juga diaku sebagai warga negara Malaysia. Tentu saja, dalam situasi ini, berlakulah hukum ekonomi penawaran dan permintaan yang menafikan nasionalisme.

Portal Kementrian Pertahanan Malaysia menyebutkan Askar Wataniah adalah tentara simpanan (cadangan) Tentara Darat Malaysia. Mereka adalah lapis kedua pertahanan negara dalam konsep Hanruh (Pertahanan Menyeluruh) Malaysia. Dengan mengenakan seragam prajurit, mereka dilatih teknik bela diri, baris-berbaris dengan memanggul senjata, serta kemampuan militer. Keberadaan mereka mirip Kesatuan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) TNI, atau Garda Nasional Amerika Serikat.

Sebenarnya perekrutan ditujukan kepada warga berusia 18 sampai 30 tahun yang memiliki KTP Malaysia. Hanya saja, warga Indonesia di perbatasan ber-KTP ganda. Dan lantaran miskin, para pemuda di perbatasan terdorong bergabung dengan Askar Wataniah. Mereka melintasi perbatasan dan ikut pelatihan. Setelah itu, mereka diterima sebagai anggota Askar. Mereka bahkan kerap diperintahkan menggeser patok perbatasan menjorok ke wilayah Indonesia.

Bayangkan saja, seandainya terjadi konflik fisik di perbatasan, yang bakal dihadapi TNI adalah warga Indonesia sendiri.

Akan tetapi, di samping persoalan kemiskinan, memang perbatasan Kalimantan Barat adalah wilayah ekonomi. Selain kayu gelondong, lahan di daerah ini berpotensi menghasilkan minyak kelapa sawit (crude palm oil) dalam jumlah besar. Harga CPO saat ini melambung lantaran dicari dunia. Sebab, CPO adalah energi alternatif bahan bakar fosil.

Tidak heran bila terjadi kasus patok bergeser, dan hutan Indonesia pun dieksploitasi oleh Malaysia. Saat ini wilayah perbatasan Indonesia yang tadinya hijau, sebagai contoh, menggersang lantaran dibalak secara liar oleh perusahaan kayu Malaysia. Menjadi semakin ironis bila pelakunya adalah warga Indonesia yang tunduk kepada oleh aparat Malaysia.

Jadi, boleh dibilang, perekrutan anggota Askar Wataniah dari kalangan warga Indonesia adalah usaha cerdik menyusupkan mata-mata, atau kaki ke dalam wilayah Indonesia. Itu juga strategi kalem tapi efektif untuk meningkatkan kekuatan dan kesiapan negara jiran itu di perbatasan mengantisipasi lawan. Tanpa ribut-ribut, tanpa konflik bersenjata, Malaysia telah mengambil sebagian wilayah Indonesia.

Persoalannya, untuk kawasan perbatasan Indonesia kehabisan napas. Dibutuhkan anggaran buat beberapa departemen sekaligus seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, Polisi Republik Indonesia, dan Kejaksaan. Tanpa kekuatan negara yang sanggup menekan, Indonesia takkan mampu mencegah pengaruh Malaysia di perbatasan yang semakin kuat.

Anggota parlemen Happy Bone Zulkarnaen memperlihatkan kepada media massa jepretan foto-foto proses perekrutan dan pelatihan tempur dengan seragam militer. Namun, pemerintah tetap harus melaksanakan penyelidikan menyeluruh buat memastikan apakah para askar dalam foto itu benar-benar warga Indonesia. Jika terbukti, sikap resmi harus diambil: nota protes yang keras harus dinyatakan, lantaran Malaysia telah memanfaatkan warga Indonesia buat tujuan militer secara semena-mena.

Kasus ini adalah klimaks persoalan perbatasan yang terbengkalai. Kesejahteraan rakyat harus diangkat sejalan dengan peningkatan kekuatan pertahanan di kawasan ujung tombak negara ini. Oleh sebab itu, sudah saatnya, pertumbuhan ekonomi perbatasan dipercepat buat mengangkat taraf hidup mereka, sehingga tidak tergoda jebakan inflitrasi asing.

Yang perlu diatasi adalah benturan-benturan birokratis, terutama perdebatan antara batasan kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Untuk mengatasi itu, presiden sebaiknya mengeluarkan kebijakan khusus yang dilegitimasi parlemen melalui undang-undang.

Sikap tegas harus diambil segera, karena Indonesia selama ini sudah cukup lunak terhadap Malaysia. Prasangka baik kepada negara jiran perlu, tapi harus diiringi dengan sikap waspada. Jika tidak, setapak demi setapak asing melangkah, tahu-tahu hilanglah kedaulatan kita.

Baca Juga
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 1/3): Indonesia Sebenar-benar Asia yang Multikultur dan Demokratis
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 2/3): Indonesia Negara Bebas, Malaysia Negara yang Mengekang
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 3/3): Indonesia Menuju Perbaikan; Malaysia, Kerusakan

Banjir Menggenang Sampai Thamrin

Banjir di Jakarta sudah parah. Air menggenang sampai ke jantung kota. Kemacetan terjadi di mana-mana. Transportasi lumpuh. Ratusan ribu orang terjebak di jalan atau di rumah sendiri. Jadual penerbangan kacau.

Jakarta kelebihan penduduk. Lantaran sebagian besar uang berputar di kota ini, semua orang berbondong-bondong ke sini mengadu nasib. Baik rakyat jelata, maupun kelas menengah-atas.

Pemukiman baru dibuka. Pusat belanja, mal-mal, hotel-hotel, perkantoran, lapangan golf, didirikan buat menjala pasar yang terus bertumbuh. Jalan-jalan raya dan bebas hambatan dibangun.

Akhirnya, perkembangan kota sampai pada titik jenuh dan takterkendali. Banyak wilayah yang seharusnya merupakan resapan air ditransformasi menjadi kawasan komersial, sedangkan warga miskin mengambil bahu sungai secara liar sehingga menghambat aliran air.

Tomang, Senayan, Pantai Indah Kapuk, Kelapa Gading, Pluit, Sunter adalah beberapa contoh betapa kepentingan pemilik modal mengalahkan keseimbangan lingkungan. Tidak heran, dengan hujan lokal beberapa jam saja, Jakarta berantakan. Jalan-jalan protokol seperti Thamrin dan Merdeka, serta jalan tol yang memonopoli akses menuju bandara tenggelam. Penerbangan batal. Perdagangan lumpuh. Kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.

Selama ini Jakarta mengambinghitamkan wilayah satelitnya sebagai penyebab asal banjir. Namun, jelas bahwa banjir awal Februari memperlihatkan bahwa biang keladi berada di Jakarta sendiri.

Sampai saat ini, transformasi kawasan hijau menjadi wilayah komersial masih terus berlaku. Entah mengapa, pembangunan perumahan, apartemen, hotel, dan perkantoran terus diizinkan secara semena-mena tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, atau bahkan keselamatan penghuninya sendiri. Dengan pengamatan awam saja, kita bisa menemukan contoh-contoh bangunan yang dipaksakan untuk berdiri sekadar buat memanfaatkan lahan ekonomi yang terbatas.

Bisa saja pengembang properti mewah di televisi TV dengan bangga mempromosikan bahwa apartemennya, pemukimannya bebas banjir. Tapi, tentu saja mereka takkan membeberkan bagaimana kawasan sekitarnya menjadi “tumbal.” Padahal, jika pemerintah daerah mampu mengusir pedagang kaki lima, atau menertibkan hunian liar lantaran pelanggaran terhadap tata ruang, mengapa hal yang sama tidak dapat dilakukan terhadap bangunan-bangunan mewah yang berdiri bukan di tempat peruntukannya?

Akan tetapi, selain penggadaian itu, kesadaran lingkungan warga juga menyedihkan. Cobalah Anda amati: banyak warga membuang sampah sembarangan. Di kali, di selokan, di jalan raya, atau di lahan kosong milik orang.

Saya pernah mendapati sepasang pengendara sepeda motor membuang kantong plastik berisi sampah ke Kali Cipulir tanpa rasa bersalah. Atau, penumpang BMW membuang ampas buah ke jalan raya seenaknya. Saya pernah menyaksikan, sebuah gelas plastik air mineral yang kosong dilemparkan dari dalam mobil patroli polisi. Bahkan, seorang anak dengan entengnya membuang bungkus permen ke halaman rumah saya sendiri.

Lantaran setengah warga Jakarta bertingkah seperti ini, tentu saja drainase tersumbat. Tumpukan pelbagai jenis sampah di pintu air Manggarai, sebagai contoh, adalah saksi bagi perilaku primitif warga Jakarta yang menggampangkan masalah, tapi kalang kabut tatkala masalah itu membesar.

Banjir Jakarta adalah persoalan struktur dan mental sekaligus. Sebagian besar disebabkan oleh penerapan aturan yang korup. Sebagian lagi perilaku individu yang terbelakang. Seandainya aturan ditegakkan tanpa pandang bulu, dan apabila setiap warga bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, banjir takkan menggenang sampai Thamrin.

Sukarno, Suharto, dan Sejarah Kita

Sukarno, Suharto. Dua pemimpin yang menggores catatan sejarah. Mungkin mereka memang harus hadir tatkala zaman membutuhkan mereka. Jika Sukarno memandu rakyat menuju kemerdekaan, Suharto meletakkan dasar-dasar ekonomi modern.

Sukarno menjadikan Indonesia kekuatan regional yang dihormati, Suharto menjadikan Indonesia negara yang dipandang secara ekonomi. Sukarno mengajak negara-negara terjajah menggalang kekuatan perlawanan. Suharto meredakan ketegangan Asia Tenggara yang saling bertikai menjadi akur dalam ASEAN.

Ada keberhasilan, ada kegagalan. Ada perbedaan, tapi ada juga kemiripan sejarah.

Karir politik Sukarno, umpamanya, berawal dari kegerahan dirinya menyaksikan imperialisme Hindia Belanda. Sukarno berjuang secara intelektual dan akhirnya dipenjarakan. Dia semakin popular pada saat Pemerintahan Fasis Jepang memanfaatkan kepiawaiannya berpidato sebagai propagandis yang mengkampanyekan Asia Raya. Sukarno berjaya membangun konsep keindonesiaan yang pada era Hindia Belanda kedengaran absurd, dan berhasil mengejawantahkannya pada saat-saat terakhir pendudukan Jepang.

Adapun karir Suharto berawal di militer. Suharto bergabung dengan barisan laskar PETA (Pembela Tanah Air), terlibat dalam serangkaian operasi militer penting melawan agresi Belanda dan perebutan Irian Barat (sekarang Papua). Suharto menceburkan diri ke dunia politik dengan bermodalkan pengetahuan militernya. Dengan bekal itu, ia mampu menempatkan diri sebagai pemimpin yang pragmatis, tapi dengan kebijakan populis.

Sukarno kecewa dengan demokrasi liberal yang menguatkan ego partisan. Baginya, ego partisan adalah ancaman bagi revolusi. Lantas, ia membubarkan Dewan Konstitiuante dan menunjuk dirinya sebagai sang pemandu “demokrasi yang bergotong-royong,” meskipun faktanya sistem yang ia ciptakan adalah sebuah kediktakturan. Dia, misalnya, meminggirkan faksi-faksi yang menentangnya, dan menempatkan orang-orang yang meyokongnya di parlemen.

Sebaliknya, pada saat kekuasaan Sukarno melemah, giliran Suharto membersihkan parlemen dari para pendukung Sukarno. Suharto juga melenyapkan unsur-unsur perbedaan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan garis politiknya. Dengan begitu, Suharto berjaya mengekalkan dirinya sebagai penafsir tunggal “demokrasi Pancasila” secara legal. Tidak jarang perannya bak dewa, sedangkan perkataanya adalah sabda politik yang tegas dan keras. Perbedaan berarti pembangkangan.

Sukarno — ketika membubarkan Dewan Konstituante pada tahun 1959 — beranggapan “revolusi belum usai.” Maka, Sukarno mengidentifikasi musuh-musuh yang ia sebut sebagai kelompok “kontrarevolusi,” “nekolim,” (kolonialis dan imperialis baru), “antek asing,” “subversif.” Adapun Indonesia adalah “pemimpin negara-negara baru melawan para musuh itu.”

Untuk menunjukkan supremasi Indonesia, Sukarno membangun persenjataan militer yang tangguh, memerangi Belanda di Irian Barat, dan melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Sukarno juga memerintahkan pembangunan Simpang Susun Semanggi, Stadion Senayan, TVRI, dan Monumen Nasional. Lantas diselenggarakanlah Pesta Olahraga Negara-negara Kekuatan Baru (Games for New Emerging Forces) sebagai tandingan Olimpiade. Semua dilakukan ketika ekonomi nasional morat-marit, sedangkan infrastruktur rusak berat.

Meskipun begitu, garis politik mercusuar ini berhasil memasukkan Irian Barat dalam peta nasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kuat secara militer di Asia Timur. Sampai-sampai Federasi Malaysia dan Singapura yang cemas menjalin kerja sama pertahanan dengan Selandia Baru, Australia, dan Inggris (Five Power Defense Agreement).

Sebaliknya, Suharto yang cara berpikirnya strategis-realis melihat retorika Sukarno tidak membumi, tidak seusai dengan kondisi nyata rakyat yang melarat. Suharto memilih bekerja sama dengan kaum teknokrat yang berorientasi kapitalistis. Lantas ia meminta bantuan keuangan kepada negara-negara yang dalam pandangan Sukarno “imperialis-kolonialis baru.”

Slogan-slogan pada era Suharto adalah “pembangunan” “lepas landas,” “SDM” sedangkan musuh baru yang diciptakan Suharto untuk mengidentifikasi elemen-elemen pembangkangan adalah “organisasi tanpa bentuk,” “Gerakan Pengacau Keamanan,” “subversi,” “mbalelo,” “kiri baru.” Melalui kendali terhadap media massa yang ketat, slogan-slogan ini berhasil meredam simpati massa terhadap gerakan-gerakan kritis, kedaerahan, atau sektarian.

Modal asing pun mengalir deras dengan nyaman pada era Suharto. Meskipun eksploitatif dan memberikan keuntungan luar biasa kepada segelintir kroni (kapitalisme kroni), perbaikan ekonomi berlangsung. Kelas menengah baru tumbuh dan berkembang pada awal era ini seiring dengan tampilnya konglomerasi yang dekat dengan Istana.

Sukarno ingin mengelola kemajemukan secara ideologis. Ia mecoba merangkul golongan politik dominan saat itu — Nasionalis, Agama, dan Komunis — di bawah kendalinya secara bulat. Tapi, di sisi lain, Sukarno juga membubarkan Partai Murba, Partai Sosialis Indonesia yang dianggap membahayakan arah politiknya. Alasan Sukarno “melemahkan revolusi.”

Suharto mengoreksi konsep pemerintahan Sukarno dengan model demokrasi semu dengan sedikit keleluasaan. Belajar dari pengalaman masa silam bahwa sumber kekacauan adalah pluralisme politik takterkendali, Suharto memperkenalkan asas tunggal, dan melebur puluhan partai politik menjadi dua. Partai-partai politik sengaja dilemahkan, dikerdilkan, sedangkan Golkar dibesarkan, tapi terkendali sebagai perpanjangan resmi pemerintah. Dengan begini, Suharto mampu mempraktikkan kebijakan-kebijakan ekonomi pragmatisnya secara efektif.

Kelemahan Sukarno secara politik adalah ia tidak mengendalikan militer secara penuh. Faksi militer yang menang dalam perebutan kekuasaan bukanlah kelompok yang setia kepadanya sehingga tergulinglah dia. Sebaliknya, Suharto berhasil menyingkirkan lawan-lawannya di tubuh angkatan bersenjata dan menguasai kepolisian. Dengan demikian, Suharto mampu mengendalikan aparat yang mampu mengatasi semua bentuk penolakan dan mengukuhkan kedudukannya sebagai penguasa tertinggi.

Dengan mengendalikan militer secara opresif Suharto berjaya menciptakan periode stabilitas sosial-ekonomi-politik yang panjang. Sebuah kondisi yang tidak berhasil dicapai Sukarno dalam masa tujuh tahun kekuasaannya yang singkat (1959-1966). Namun, Suharto bertanggung jawab atas kebrutalan aparat terhadap simpatisan Sukarno pada awal kekuasannya. Juga terhadap tokoh-tokoh kritis dan pembungkaman keras terhadap aksi ketidakpuasan warga di pelbagai pelosok negeri.

Sukarno akhirnya jatuh karena kemelaratan rakyat yang kurang pangan, sandang, papan. Suharto jatuh karena harga-harga kebutuhan pokok membumbung tinggi takterkendali. Sukarno terjungkal oleh orang-orang yang ia percaya. Suharto dijatuhkan oleh kelas menengah yang dibangunnya.

Sukarno wafat dalam tahanan rumah tanpa perawatan memadai. Suharto menjelang ajal dengan terkucil di rumah sendiri. Kedua-duanya dipuji, tapi juga dicaci-maki. Mereka tidak sempurna, memang. Akan tetapi, mereka sangat berjasa bagi eksistensi bangsa Indonesia sampai saat ini dan perjalanan selanjutnya. Sukarno, Suharto — suka atau tidak — adalah bagian sejarah kita.

Baca Juga
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 1/3: Indonesia Sebenar-benar Asia yang Multikultur dan Demokratis)
Sengketa Ambalat di Mata Media