Home

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) secara rutin mengirimkan laporan, memberikan laporan pemantauan, dan mengingatkan pengelola stasiun televisi agar berhati-hati, merevisi, atau menghentikan acara yang beresangkutan. Akan tetapi sepertinya, pantauan itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap kebijakan stasiun televisi dalam penayangan. Sepertinya stasiun televisi tidak terlalu mengindahkannya.

Stasiun televisi menggunakan metode hit and run. Jika menerima teguran, mereka merunduk sejenak. Tapi, beberapa saat kemudian, jika dirasa aman, mereka kembali menayangkan acara-acara yang bermasalah. Di sini terlihat bahwa industri tidak tulus mengikuti regulasi-regulasi penyiaran. Sebab, jelas bahwa pertimbangan mereka untung-rugi. Ketika pengawasan mengendur, industri memanfaatkan celah-celah kekurangan dalam sistem regulasi penyiaran yang memang masih bermasalah.

Ini berkaitan dengan kekuatan wewenang untuk memaksa tidak dimiliki KPI. Undang-undang No.32/2002 memberikan kewenangan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Pada dasarnya UUP No.32/2002 ini bersemangat kepentingan masyarakat.

Sayangnya Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran yang sebagai autran pelaksana yang operasional, justru cenderung anti kepentingan masyarakat. Dalam PP, pemerintah membuat tafsiran yang sebaliknya, dan mengambil kewenangan yang seharusnya dimiliki KPI, sehingga peran KPI tidak berdaya.

Sayangnya, kewenangan KPI semakin berkurang disebabkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. MK menolak 20 pasal dan menerima 2 pasal yang diminta uji oleh enam lembaga (ATVSI, PRSSNI, IJTI, PPPI, Persusi, dan Komteve). Satu pasal yang diterima (Pasal 62) menyangkut kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal peraturan pemerintah di bidang penyiaran yang dikembalikan kepada pemerintah (presiden).

Kemudian judicial review yang diajukan KPI ke Mahkamah Agung berkaitan dengan Peraturan Pemerintah juga ditolak Mahkamah Agung. “Ini menyebabkan KPI tidak lagi berfungsi,” kata Ade Armando. Maksudnya KPI tidak berperan seharusnya sebagaimana di negara-negara demokrasi lainnya.

Dengan penolakan peninjauan kembali terhadap PP oleh KPI kepada Mahkamah Agung, posisi KPI hanya berperan sebagai wakil masyarakat yang memberikan masukan kepada pemerintah. Dengan posisi ini, KPI tidak lagi membuat keputusan.

“Kewenangan KPI telah merosot serius,” kata Ade Armando.

Ade mengisahkan bahwa sebelum ada keputusan lembaga negara itu, pada awal-awal berdirinya, KPI aktif mengawasi kandungan siaran, memberikan peringatan, dan menyampaikan bahwa teguran punya implikasi terhadap perizinan. KPI saat itu benar-benar berperan sebagai regulator.

Dengan posisi yang lebih jelas, KPI pada masa itu mempunyai pengaruh yang kuat. Industri televisi memperhitungkan teguran dan masukan dari KPI. Mereka tidak bisa begitu saja mengabaikannya, karena mengetahui bahwa kewenangan KPI disebutkan dalam undang-undang. Banyak program acara berhenti tayang karena surat teguran KPI. Misalnya, Komedi Nakal dan acara gulat Smackdown.

“Meskipun kini berkurang, mestinya KPI masih bisa punya peran,” kata Ade Armando. Sebab, eksistensi KPI tersebut dalam undang-undang, sehingga dibanding lembaga-lembaga lain seperti MUI, KWI, dan lain-lain, “Masukan KPI seharusnya lebih berpengaruh,” tambahnya.

KPI DIMANDULKAN ATAU MEMANG MANDUL?

Idealnya, KPI bisa bekerja “normal” sebagaimana lembaga regulator penyiaran di negara-negara demokratis lainnya. Tapi kenyataannya, kewenangan KPI terbatas, atau telah dibatasi. Pertanyaannya, seberapa jauhkah sesungguhnya peran yang masih bisa dimainkan KPI dalam ruang yang telah dibatasi? Atau, mungkinkah ada gerakan madani yang mampu merestorasi kedudukan KPI sebagai lembaga independen sehingga mampu berperan sebagaimana mestinya?

Seandainya KPI dan pemerintah bisa sejalan dan berbesar hati menerima masukan KPI, dalam posisi ini KPI masih akan sangat berpengaruh. Sayangnya, pemerintah cenderung memihak industri. Pemerintah yang pro-pasar mengambil alih peran sebagai regulator penyiaran demi kepastian bisnis mengingat telah banyak pemilik modal asing yang menanamkan investasi mereka ke bisnis penyiaran. Atau dengan kata lain, pemerintah ingin meraih business confidence dari penanam modal baik lokal maupun mancanegara, yaitu bahwa pemerintah dapat dipercaya sebagai penjamin jangka panjang kelangsungan usaha mereka.

Selain itu, anggota KPI dipilih melalui proses politik. Dalam proses politik yang pro-pasar, kepentingan industri dan kepentingan pemerintah secara dominan melakukan intervensi. Pada akhirnya, proses politik yang harusnya adil berpihak pada kepentingan industri dan pemerintah Kepentingan ini memarjinalkan kepentingan-kepentingan lain, misalnya, masyarakat yang menghendaki tayangan yang sehat dan regulasi penyiaran yang adil.

Dengan demikian proses seleksi anggota KPI menjadi semacam screening oleh anggota DPR dan pemerintah yang pro-pasar untuk memastikan apakah para kandidat membahayakan privilese kepentingan industri dan pemerintah atau tidak. Akibatnya, kebanyakan anggota komisi yang terpilih sebagian besar tidak peduli, tidak berpihak, atau tidak berpengetahuan tentang pentingnya regulasi penyiaran dalam masyarakat yang demokratis.

Implikasi intervensi pihak luar ke dalam KPI adalah anggota KPI menjadi tidak kompak. Ade Armando dengan tegas menengarai persoalan internal: Ada sejumlah anggota komisi yang jelas-jelas pro industri, sehingga mempersulit para anggota lain yang secara tegas berpihak kepada masyarakat.

“Sudah rahasia umum bahwa sejumlah anggota KPI yang menjadi orang bayaran industri,” kata Ade Armando. “Orang bisa melihat dari tidak ada greget-nya sama sekali,” tambahnya.

Kasus Astro, umpamanya, adalah contoh yang memperlihatkan keberpihakan yang merugikan kepentingan publik. Masyarakat harus membayar mahal untuk sebuah tontonan yang harusnya bisa dinikmati secara gratis. Keberpihakan mengacaukan kompetisi yang sehat di antara televisi yang berbayar. Ironisnya, KPI justru mengatakan bahwa Astro telah mengikuti prosedur dengan benar. Akhirnya, semua persoalan dikembalikan kepada pemerintah.

Selama KPI tidak mempunyai konsep atau cetak biru tentang pertelevisian di tanah air, kebijakan yang diambil takkan terarah. Padahal, jika mau, KPI sudah memiliki modal dasar legal, yaitu undang-undang yang mengakui keberadaannya. Dengan modal ini KPI seharusnya bisa duduk bersma-sama dengan Menteri Komunikasi dan Informasi dan mengajukan konsep penyiaran di tanah air secara menyeluruh. Misalnya, KPI dan pemerintah menurunkan konsep itu dalam tiga bulan pertama dengan target-target yang lebih kecil. Dengan begitu, regulasi-regulasi baru bisa lahir demi kepentingan bersama.

“Kalau mereka mau, KPI akan sangat didengar pemerintah,” kata Ade.

Persoalannya tinggal inisiatif para anggota KPI sendiri. Mereka mau melakukannya, atau tidak. Padahal, jika ada kemauan, KPI bisa duduk bersama dengan pemerintah dan mengambil sikap terhadap kenakalan-kenakalan media massa. Menurut Ade, dibanding sekarang, kepengurusan KPI sebelumnya bermental pejuang, sedangkan era sekarang yang para anggotanya kebanyakan adalah titipan pelbagai kepentingan.

“Itu kata yang paling lunak. Tapi sesunggunya mereka betul-betul bermain,” kata Ade. “Selama orang-orangnya masih itu-itu juga, takkan bisa,” kata Ade. Ia menyebut anggota KPI periode sekarang dengan beberapa kemungkinan. “Enggan, bodoh, tidak pengetahuan, atau pro-industri,” katanya. “Mereka sibuk mengurusi kegiatan sendiri-sendiri.”

Ade Armando berkata.

“Kemungkinan paling baik adalah memang bodoh atau tidak punya pengetahuan yang cukup, sehingga merka tidak mengerti bagaimana mengatur. Yang namanya bodoh ‘kan nggak jahat. Tapi yang lebih buruk adalah jahat memang. Jadi, dalam hal ini, instead of menunjukkan sikap yang tegas, ini malah dikembalikan lagi semua ke industri.

“Tidak ada keputusan-keputusan decisive. Ini saya dengaer juga dari KPID-KPID. Mereka sangat kecewa karena mereka butuh sikap yang tegas mengenai jaringan. Dan ternyata menruut mereka pusat selalu mengarahkan dalam berbagai munas agar tidak konfrontatif dengan indsutri, dengan pemerintah. Saya sudah sering dengar Sasa sebagai ketua ke mana-mana mengatakan ‘kita berteman,’ ‘kita sejalan’ dan seterusnya. Seolah mengatakan bahwa sikap kita yang dulu itu, sikap yang keras itu salah. Jadi, kelihatan sekali arahnya.”

Dengan kata lain, kewenangan KPI yang lemah sekarang, menurut Ade, cenderung disebabkan oleh aktor-aktor di dalamnya. Persoalannya, mekanisme pemilihan anggota KPI secara politik (uji kelayakan oleh anggota parlemen) adalah yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang terburuk. Bahwa DPR mengajukan nama-nama yang lebih sesuai dengan kepentingan politik mereka sudah takterhindarkan. “Itulah kelemahan demokrasi,” kata Ade Armando.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s