Home

Siapa sangka Dede Yusuf yang pernah diremehkan justru menang. Dede bahkan dipandang sebelah mata oleh politisi partainya sendiri. Tokoh gaek Amin Rais dan ketua Majelis Permusyawaratan Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat Amir Mafhud secara terbuka pernah menyatakan Dede Yusuf tidak pantas memimpin Jawa Barat.

Tapi pencalonan Dede dengan setia didukung Ketua PAN Soetrisno Bachir. Dan akhirnya ia bisa memperoleh surat keputusan persetujuan dari Dewan Pemimpin Pusat PAN sebagai kandidat resmi partai ini.

Tantangan Dede yang lain, tidak ada calon gubernur dari kubu lain yang bersedia meminangnya sebagai pasangan mereka. Danny Setiawan, Agum Gumelar, ataupun Ahmad Heryawan sama sekali tidak memperhitungkan posisinya. Biang keladinya adalah pendapat lembaga survai bahwa nama Dede Yusuf takkan menjual secara politik.

Akan tetapi, di saat-saat terakhir, pilihan kubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Ahmad Heryawan akhirnya jatuh kepada Dede setelah kandidat mereka ditolak pihak Danny. Kedudukan tawar untuk menjadi orang nomor satu antara Dede dan Ahmad sebenarnya seimbang. Tapi Soetrisno Bachir memutuskan agar yang maju sebagai kandidat gubernur adalah Ahmad Heryawan yang lebih tua tiga bulan daripada Dede Yusuf.

Ahmad Heryawan dikenal di kalangan aktivis PKS sebagai seorang ustad, seorang da’i. Ia sering dijadikan rujukan media komunitas partai ini atau pembicara dalam acara atau kegiatan Islam.

Di kalangan yang lebih luas, Dede Yusuf lebih tenar daripada Ahamad Heryawan. Pada akhir 1980-an Dede membintangi film-film layar lebar bertema remaja. Dan pada awal 1990-an masyarakat mengenalnya sebagai pemeran sinetron Jendela Rumah Kita yang tayang di satu-satunya stasiun televisi Indonesia saat itu: TVRI. Lantas, pada masa bermekaran stasiun televisi swasta, Dede membintangi sinteron-sinetron laga. Semenjak awal masa reformasi ia bergabung sebagai penggiat PAN dan menjadi anggota DPR dari partai itu.

Kembali ke pemilihan gubernur Jawa Barat. Lembaga-lembaga survei pra-pilkada jika bukan salah memilih sampel, mungkin memang telah benar-benar menerapkan metode ilmiah. Tapi, jika demikian, telah terjadi distorsi penyebaran sampel yang signifikan, lantaran pada kenyataannya para responden hanya bersuara untuk lembar kuesioner, bukan untuk kertas suara itu sendiri. Mereka ternyata cenderung golput pada saat pemilihan. Di sinilah letak titik lemah yang tidak ditangkap lembaga survai.

Mereka mungkin bisa mengantisipasinya dengan pertanyaan saringan di lembar kuesioner untuk menggali data apakah responden berniat memungut suara pada hari H, atau cenderung golput. Satu butir pertanyaan, tapi jika dilupakan, fatal. Inilah yang menyebabkan distorsi antara sampel dan populasi, antara survei dan hasil penghitungan suara.

Buat pemilih golput, mungkin tidak ada bedanya memilih atau tidak memilih. Fenomena ini biasanya muncul di negara-negara yang justru demokrasinya mapan seperti di Amerika Serikat. Jumlah pemilih aktif di sana hanya sekitar separuh pemilih terdaftar. Dan Indonesia sepertinya sedang bergerak menuju apatisme politik itu.

Dalam tingkat golput yang tinggi tersebut, pemilu akan gampang dimenangi partai kader semacam PKS. Sebab, partai kader mempunyai simpatisan yang loyal serta dibangun melalui proses kaderisasi ideologis yang baik dan sistematis. Dengan begitu, ketika ada peristiwa-peristiwa politik semacam pemilu, tidaklah sukar memobilisasi massa atau menggalang dana. Bayangkan, jika seorang kader yang setia secara militan mempengaruhi tiga atau empat anggota keluarga, kerabat, atau teman mereka yang mengambang secara politik, hasilnya adalah pilkada Jawa Barat ini.

Saksikan juga pemilihan gubernur Jakarta Raya sebelumnya. Di sini PKS berhasil menggaet angka 40 persen untuk kandidat mereka meskipun harus melawan koalisi partai-partai besar. Padahal jumlah kader mereka lebih rendah dari persentase itu. Fenomena itu sukar dijelaskan kecuali dengan memahami bahwa PKS mempunyai basis pendukung yang sangat setia, militan, dan akur.

Kecenderungan ini yang harus dibaca partai massa, yaitu partai yang memiliki pendukung tidak loyal dan berubah-ubah, cenderung pragmatis. Partai-partai semacam ini mungkin hanya mampu mengandalkan nama besar, tokoh-tokoh tenar, dan tampan. Tapi kemenangan mereka harus dicapai dengan biaya politik dan sosial yang jauh lebih besar ketimbang partai kader.

Partai kader telah menginvestasikan kemenangan mereka melalui kaderisasi, pendidikan politik, ikatan komunitas yang kuat, dan agenda politik lebih terstruktur di bawah ideologi yang jelas. Singkat kata, tanpa ideologi, tanpa kaderisasi, partai massa sukar berjaya menggaet pemilih khusus, yaitu yang punya wawasan tertentu tentang bagaimana seharusnya mengelola negara.

Jadi jangan kaget bila dalam beberapa tahun ke depan, PKS bakal mempunyai posisi tawar yang terus menguat. Melalui kegiatan indoktrinasi ideologi yang disebut “Tarbiyah” PKS telah merintis proses pengkaderan semenjak dini. Para calon kader dibina secara disiplin semenjak SMA, dan dijaga ketika di perguruan tinggi.

Boleh dibilang PKS berpotensi berkembang pesat, dan dengan kader-kader yang terdidik, mereka akan menuai banyak kemenangan di masa depan. Dalam hal ini, partai-partai lain hendaknya mulai membakukan ideologi mereka untuk dapat memperoleh basis pendukung yang loyal, bukan mengutamakan kepentingan sesaat belaka. Sayangnya, kebanyakan partai politik kita cenderung pengambil untung sesaat.

Pelajaran lain: Jangan gampang percaya terhadap hasil lembaga survai tanpa memahami metodologinya. Distorsi yang besar, apapun penyebabnya, menunjukkan bahwa ada masalah dalam metodologi mereka. Istilahnya: operasionalisasi konsep tidak andal dan tidak sahih.

Fenomena lain yang perlu diperhitungkan adalah, jangan sepelekan artis karena mereka punya tabungan suara berupa para penggemar fanatik. Paling tidak Dede Yusuf, telah berhasil membuktikan bahwa dia mempunyai nilai jual politik yang tinggi. Tapi, tentu saja, untuk memimpin wilayah Jawa Barat yang luasnya berkali-kali ketimbang Jakarta, dibutuhkan lebih daripada kemampuan seorang artis.

Iklan