Home

Banjir di Jakarta sudah parah. Air menggenang sampai ke jantung kota. Kemacetan terjadi di mana-mana. Transportasi lumpuh. Ratusan ribu orang terjebak di jalan atau di rumah sendiri. Jadual penerbangan kacau.

Jakarta kelebihan penduduk. Lantaran sebagian besar uang berputar di kota ini, semua orang berbondong-bondong ke sini mengadu nasib. Baik rakyat jelata, maupun kelas menengah-atas.

Pemukiman baru dibuka. Pusat belanja, mal-mal, hotel-hotel, perkantoran, lapangan golf, didirikan buat menjala pasar yang terus bertumbuh. Jalan-jalan raya dan bebas hambatan dibangun.

Akhirnya, perkembangan kota sampai pada titik jenuh dan takterkendali. Banyak wilayah yang seharusnya merupakan resapan air ditransformasi menjadi kawasan komersial, sedangkan warga miskin mengambil bahu sungai secara liar sehingga menghambat aliran air.

Tomang, Senayan, Pantai Indah Kapuk, Kelapa Gading, Pluit, Sunter adalah beberapa contoh betapa kepentingan pemilik modal mengalahkan keseimbangan lingkungan. Tidak heran, dengan hujan lokal beberapa jam saja, Jakarta berantakan. Jalan-jalan protokol seperti Thamrin dan Merdeka, serta jalan tol yang memonopoli akses menuju bandara tenggelam. Penerbangan batal. Perdagangan lumpuh. Kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.

Selama ini Jakarta mengambinghitamkan wilayah satelitnya sebagai penyebab asal banjir. Namun, jelas bahwa banjir awal Februari memperlihatkan bahwa biang keladi berada di Jakarta sendiri.

Sampai saat ini, transformasi kawasan hijau menjadi wilayah komersial masih terus berlaku. Entah mengapa, pembangunan perumahan, apartemen, hotel, dan perkantoran terus diizinkan secara semena-mena tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, atau bahkan keselamatan penghuninya sendiri. Dengan pengamatan awam saja, kita bisa menemukan contoh-contoh bangunan yang dipaksakan untuk berdiri sekadar buat memanfaatkan lahan ekonomi yang terbatas.

Bisa saja pengembang properti mewah di televisi TV dengan bangga mempromosikan bahwa apartemennya, pemukimannya bebas banjir. Tapi, tentu saja mereka takkan membeberkan bagaimana kawasan sekitarnya menjadi “tumbal.” Padahal, jika pemerintah daerah mampu mengusir pedagang kaki lima, atau menertibkan hunian liar lantaran pelanggaran terhadap tata ruang, mengapa hal yang sama tidak dapat dilakukan terhadap bangunan-bangunan mewah yang berdiri bukan di tempat peruntukannya?

Akan tetapi, selain penggadaian itu, kesadaran lingkungan warga juga menyedihkan. Cobalah Anda amati: banyak warga membuang sampah sembarangan. Di kali, di selokan, di jalan raya, atau di lahan kosong milik orang.

Saya pernah mendapati sepasang pengendara sepeda motor membuang kantong plastik berisi sampah ke Kali Cipulir tanpa rasa bersalah. Atau, penumpang BMW membuang ampas buah ke jalan raya seenaknya. Saya pernah menyaksikan, sebuah gelas plastik air mineral yang kosong dilemparkan dari dalam mobil patroli polisi. Bahkan, seorang anak dengan entengnya membuang bungkus permen ke halaman rumah saya sendiri.

Lantaran setengah warga Jakarta bertingkah seperti ini, tentu saja drainase tersumbat. Tumpukan pelbagai jenis sampah di pintu air Manggarai, sebagai contoh, adalah saksi bagi perilaku primitif warga Jakarta yang menggampangkan masalah, tapi kalang kabut tatkala masalah itu membesar.

Banjir Jakarta adalah persoalan struktur dan mental sekaligus. Sebagian besar disebabkan oleh penerapan aturan yang korup. Sebagian lagi perilaku individu yang terbelakang. Seandainya aturan ditegakkan tanpa pandang bulu, dan apabila setiap warga bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, banjir takkan menggenang sampai Thamrin.

Iklan