Strategi Cerdik Infiltrasi Perbatasan Ala Malaysia

Malaysia rupanya belajar dari pengalaman masa lalu. Pada masa konfrontasi relawan Indonesia menyusup ke kota-kota Malaysia di perbatasan dan melakukan serangan. Kini Malaysia menugaskan warga Indonesia mengawal perbatasan negara mereka. Bahkan, ironisnya, warga Indonesia juga diminta menggeser tapal batas masuk ke wilayah sendiri.

Sudah dua brigade (sekitar dua puluh ribu) pemuda Indonesia direkrut menjadi anggota Askar Wataniah untuk menjaga perbatasan di Kalimantan. Padahal, sejauh ini, TNI hanya menempatkan 680 personel untuk menjaga perbatasan sepanjang 204 km itu.

Pemerintah Malaysia menjanjikan gaji, bonus, dan asuransi kepada anggota Askar Wataniah layaknya prajurit Tentara Diraja Malaysia. Sebagai perbandingan, jika setiap prajurit TNI setingkat Tamtama digaji Rp1,4 juta sampai Rp1,7 juta per bulan, anggota Askar Wataniah dibayar Rp2 juta sampai Rp3 juta per bulan.

Namun, tidak hanya itu, anggota Askar juga diaku sebagai warga negara Malaysia. Tentu saja, dalam situasi ini, berlakulah hukum ekonomi penawaran dan permintaan yang menafikan nasionalisme.

Portal Kementrian Pertahanan Malaysia menyebutkan Askar Wataniah adalah tentara simpanan (cadangan) Tentara Darat Malaysia. Mereka adalah lapis kedua pertahanan negara dalam konsep Hanruh (Pertahanan Menyeluruh) Malaysia. Dengan mengenakan seragam prajurit, mereka dilatih teknik bela diri, baris-berbaris dengan memanggul senjata, serta kemampuan militer. Keberadaan mereka mirip Kesatuan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) TNI, atau Garda Nasional Amerika Serikat.

Sebenarnya perekrutan ditujukan kepada warga berusia 18 sampai 30 tahun yang memiliki KTP Malaysia. Hanya saja, warga Indonesia di perbatasan ber-KTP ganda. Dan lantaran miskin, para pemuda di perbatasan terdorong bergabung dengan Askar Wataniah. Mereka melintasi perbatasan dan ikut pelatihan. Setelah itu, mereka diterima sebagai anggota Askar. Mereka bahkan kerap diperintahkan menggeser patok perbatasan menjorok ke wilayah Indonesia.

Bayangkan saja, seandainya terjadi konflik fisik di perbatasan, yang bakal dihadapi TNI adalah warga Indonesia sendiri.

Akan tetapi, di samping persoalan kemiskinan, memang perbatasan Kalimantan Barat adalah wilayah ekonomi. Selain kayu gelondong, lahan di daerah ini berpotensi menghasilkan minyak kelapa sawit (crude palm oil) dalam jumlah besar. Harga CPO saat ini melambung lantaran dicari dunia. Sebab, CPO adalah energi alternatif bahan bakar fosil.

Tidak heran bila terjadi kasus patok bergeser, dan hutan Indonesia pun dieksploitasi oleh Malaysia. Saat ini wilayah perbatasan Indonesia yang tadinya hijau, sebagai contoh, menggersang lantaran dibalak secara liar oleh perusahaan kayu Malaysia. Menjadi semakin ironis bila pelakunya adalah warga Indonesia yang tunduk kepada oleh aparat Malaysia.

Jadi, boleh dibilang, perekrutan anggota Askar Wataniah dari kalangan warga Indonesia adalah usaha cerdik menyusupkan mata-mata, atau kaki ke dalam wilayah Indonesia. Itu juga strategi kalem tapi efektif untuk meningkatkan kekuatan dan kesiapan negara jiran itu di perbatasan mengantisipasi lawan. Tanpa ribut-ribut, tanpa konflik bersenjata, Malaysia telah mengambil sebagian wilayah Indonesia.

Persoalannya, untuk kawasan perbatasan Indonesia kehabisan napas. Dibutuhkan anggaran buat beberapa departemen sekaligus seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, Polisi Republik Indonesia, dan Kejaksaan. Tanpa kekuatan negara yang sanggup menekan, Indonesia takkan mampu mencegah pengaruh Malaysia di perbatasan yang semakin kuat.

Anggota parlemen Happy Bone Zulkarnaen memperlihatkan kepada media massa jepretan foto-foto proses perekrutan dan pelatihan tempur dengan seragam militer. Namun, pemerintah tetap harus melaksanakan penyelidikan menyeluruh buat memastikan apakah para askar dalam foto itu benar-benar warga Indonesia. Jika terbukti, sikap resmi harus diambil: nota protes yang keras harus dinyatakan, lantaran Malaysia telah memanfaatkan warga Indonesia buat tujuan militer secara semena-mena.

Kasus ini adalah klimaks persoalan perbatasan yang terbengkalai. Kesejahteraan rakyat harus diangkat sejalan dengan peningkatan kekuatan pertahanan di kawasan ujung tombak negara ini. Oleh sebab itu, sudah saatnya, pertumbuhan ekonomi perbatasan dipercepat buat mengangkat taraf hidup mereka, sehingga tidak tergoda jebakan inflitrasi asing.

Yang perlu diatasi adalah benturan-benturan birokratis, terutama perdebatan antara batasan kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Untuk mengatasi itu, presiden sebaiknya mengeluarkan kebijakan khusus yang dilegitimasi parlemen melalui undang-undang.

Sikap tegas harus diambil segera, karena Indonesia selama ini sudah cukup lunak terhadap Malaysia. Prasangka baik kepada negara jiran perlu, tapi harus diiringi dengan sikap waspada. Jika tidak, setapak demi setapak asing melangkah, tahu-tahu hilanglah kedaulatan kita.

Baca Juga
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 1/3): Indonesia Sebenar-benar Asia yang Multikultur dan Demokratis
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 2/3): Indonesia Negara Bebas, Malaysia Negara yang Mengekang
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 3/3): Indonesia Menuju Perbaikan; Malaysia, Kerusakan

Banjir Menggenang Sampai Thamrin

Banjir di Jakarta sudah parah. Air menggenang sampai ke jantung kota. Kemacetan terjadi di mana-mana. Transportasi lumpuh. Ratusan ribu orang terjebak di jalan atau di rumah sendiri. Jadual penerbangan kacau.

Jakarta kelebihan penduduk. Lantaran sebagian besar uang berputar di kota ini, semua orang berbondong-bondong ke sini mengadu nasib. Baik rakyat jelata, maupun kelas menengah-atas.

Pemukiman baru dibuka. Pusat belanja, mal-mal, hotel-hotel, perkantoran, lapangan golf, didirikan buat menjala pasar yang terus bertumbuh. Jalan-jalan raya dan bebas hambatan dibangun.

Akhirnya, perkembangan kota sampai pada titik jenuh dan takterkendali. Banyak wilayah yang seharusnya merupakan resapan air ditransformasi menjadi kawasan komersial, sedangkan warga miskin mengambil bahu sungai secara liar sehingga menghambat aliran air.

Tomang, Senayan, Pantai Indah Kapuk, Kelapa Gading, Pluit, Sunter adalah beberapa contoh betapa kepentingan pemilik modal mengalahkan keseimbangan lingkungan. Tidak heran, dengan hujan lokal beberapa jam saja, Jakarta berantakan. Jalan-jalan protokol seperti Thamrin dan Merdeka, serta jalan tol yang memonopoli akses menuju bandara tenggelam. Penerbangan batal. Perdagangan lumpuh. Kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.

Selama ini Jakarta mengambinghitamkan wilayah satelitnya sebagai penyebab asal banjir. Namun, jelas bahwa banjir awal Februari memperlihatkan bahwa biang keladi berada di Jakarta sendiri.

Sampai saat ini, transformasi kawasan hijau menjadi wilayah komersial masih terus berlaku. Entah mengapa, pembangunan perumahan, apartemen, hotel, dan perkantoran terus diizinkan secara semena-mena tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, atau bahkan keselamatan penghuninya sendiri. Dengan pengamatan awam saja, kita bisa menemukan contoh-contoh bangunan yang dipaksakan untuk berdiri sekadar buat memanfaatkan lahan ekonomi yang terbatas.

Bisa saja pengembang properti mewah di televisi TV dengan bangga mempromosikan bahwa apartemennya, pemukimannya bebas banjir. Tapi, tentu saja mereka takkan membeberkan bagaimana kawasan sekitarnya menjadi “tumbal.” Padahal, jika pemerintah daerah mampu mengusir pedagang kaki lima, atau menertibkan hunian liar lantaran pelanggaran terhadap tata ruang, mengapa hal yang sama tidak dapat dilakukan terhadap bangunan-bangunan mewah yang berdiri bukan di tempat peruntukannya?

Akan tetapi, selain penggadaian itu, kesadaran lingkungan warga juga menyedihkan. Cobalah Anda amati: banyak warga membuang sampah sembarangan. Di kali, di selokan, di jalan raya, atau di lahan kosong milik orang.

Saya pernah mendapati sepasang pengendara sepeda motor membuang kantong plastik berisi sampah ke Kali Cipulir tanpa rasa bersalah. Atau, penumpang BMW membuang ampas buah ke jalan raya seenaknya. Saya pernah menyaksikan, sebuah gelas plastik air mineral yang kosong dilemparkan dari dalam mobil patroli polisi. Bahkan, seorang anak dengan entengnya membuang bungkus permen ke halaman rumah saya sendiri.

Lantaran setengah warga Jakarta bertingkah seperti ini, tentu saja drainase tersumbat. Tumpukan pelbagai jenis sampah di pintu air Manggarai, sebagai contoh, adalah saksi bagi perilaku primitif warga Jakarta yang menggampangkan masalah, tapi kalang kabut tatkala masalah itu membesar.

Banjir Jakarta adalah persoalan struktur dan mental sekaligus. Sebagian besar disebabkan oleh penerapan aturan yang korup. Sebagian lagi perilaku individu yang terbelakang. Seandainya aturan ditegakkan tanpa pandang bulu, dan apabila setiap warga bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, banjir takkan menggenang sampai Thamrin.

Sukarno, Suharto, dan Sejarah Kita

Sukarno, Suharto. Dua pemimpin yang menggores catatan sejarah. Mungkin mereka memang harus hadir tatkala zaman membutuhkan mereka. Jika Sukarno memandu rakyat menuju kemerdekaan, Suharto meletakkan dasar-dasar ekonomi modern.

Sukarno menjadikan Indonesia kekuatan regional yang dihormati, Suharto menjadikan Indonesia negara yang dipandang secara ekonomi. Sukarno mengajak negara-negara terjajah menggalang kekuatan perlawanan. Suharto meredakan ketegangan Asia Tenggara yang saling bertikai menjadi akur dalam ASEAN.

Ada keberhasilan, ada kegagalan. Ada perbedaan, tapi ada juga kemiripan sejarah.

Karir politik Sukarno, umpamanya, berawal dari kegerahan dirinya menyaksikan imperialisme Hindia Belanda. Sukarno berjuang secara intelektual dan akhirnya dipenjarakan. Dia semakin popular pada saat Pemerintahan Fasis Jepang memanfaatkan kepiawaiannya berpidato sebagai propagandis yang mengkampanyekan Asia Raya. Sukarno berjaya membangun konsep keindonesiaan yang pada era Hindia Belanda kedengaran absurd, dan berhasil mengejawantahkannya pada saat-saat terakhir pendudukan Jepang.

Adapun karir Suharto berawal di militer. Suharto bergabung dengan barisan laskar PETA (Pembela Tanah Air), terlibat dalam serangkaian operasi militer penting melawan agresi Belanda dan perebutan Irian Barat (sekarang Papua). Suharto menceburkan diri ke dunia politik dengan bermodalkan pengetahuan militernya. Dengan bekal itu, ia mampu menempatkan diri sebagai pemimpin yang pragmatis, tapi dengan kebijakan populis.

Sukarno kecewa dengan demokrasi liberal yang menguatkan ego partisan. Baginya, ego partisan adalah ancaman bagi revolusi. Lantas, ia membubarkan Dewan Konstitiuante dan menunjuk dirinya sebagai sang pemandu “demokrasi yang bergotong-royong,” meskipun faktanya sistem yang ia ciptakan adalah sebuah kediktakturan. Dia, misalnya, meminggirkan faksi-faksi yang menentangnya, dan menempatkan orang-orang yang meyokongnya di parlemen.

Sebaliknya, pada saat kekuasaan Sukarno melemah, giliran Suharto membersihkan parlemen dari para pendukung Sukarno. Suharto juga melenyapkan unsur-unsur perbedaan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan garis politiknya. Dengan begitu, Suharto berjaya mengekalkan dirinya sebagai penafsir tunggal “demokrasi Pancasila” secara legal. Tidak jarang perannya bak dewa, sedangkan perkataanya adalah sabda politik yang tegas dan keras. Perbedaan berarti pembangkangan.

Sukarno — ketika membubarkan Dewan Konstituante pada tahun 1959 — beranggapan “revolusi belum usai.” Maka, Sukarno mengidentifikasi musuh-musuh yang ia sebut sebagai kelompok “kontrarevolusi,” “nekolim,” (kolonialis dan imperialis baru), “antek asing,” “subversif.” Adapun Indonesia adalah “pemimpin negara-negara baru melawan para musuh itu.”

Untuk menunjukkan supremasi Indonesia, Sukarno membangun persenjataan militer yang tangguh, memerangi Belanda di Irian Barat, dan melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Sukarno juga memerintahkan pembangunan Simpang Susun Semanggi, Stadion Senayan, TVRI, dan Monumen Nasional. Lantas diselenggarakanlah Pesta Olahraga Negara-negara Kekuatan Baru (Games for New Emerging Forces) sebagai tandingan Olimpiade. Semua dilakukan ketika ekonomi nasional morat-marit, sedangkan infrastruktur rusak berat.

Meskipun begitu, garis politik mercusuar ini berhasil memasukkan Irian Barat dalam peta nasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kuat secara militer di Asia Timur. Sampai-sampai Federasi Malaysia dan Singapura yang cemas menjalin kerja sama pertahanan dengan Selandia Baru, Australia, dan Inggris (Five Power Defense Agreement).

Sebaliknya, Suharto yang cara berpikirnya strategis-realis melihat retorika Sukarno tidak membumi, tidak seusai dengan kondisi nyata rakyat yang melarat. Suharto memilih bekerja sama dengan kaum teknokrat yang berorientasi kapitalistis. Lantas ia meminta bantuan keuangan kepada negara-negara yang dalam pandangan Sukarno “imperialis-kolonialis baru.”

Slogan-slogan pada era Suharto adalah “pembangunan” “lepas landas,” “SDM” sedangkan musuh baru yang diciptakan Suharto untuk mengidentifikasi elemen-elemen pembangkangan adalah “organisasi tanpa bentuk,” “Gerakan Pengacau Keamanan,” “subversi,” “mbalelo,” “kiri baru.” Melalui kendali terhadap media massa yang ketat, slogan-slogan ini berhasil meredam simpati massa terhadap gerakan-gerakan kritis, kedaerahan, atau sektarian.

Modal asing pun mengalir deras dengan nyaman pada era Suharto. Meskipun eksploitatif dan memberikan keuntungan luar biasa kepada segelintir kroni (kapitalisme kroni), perbaikan ekonomi berlangsung. Kelas menengah baru tumbuh dan berkembang pada awal era ini seiring dengan tampilnya konglomerasi yang dekat dengan Istana.

Sukarno ingin mengelola kemajemukan secara ideologis. Ia mecoba merangkul golongan politik dominan saat itu — Nasionalis, Agama, dan Komunis — di bawah kendalinya secara bulat. Tapi, di sisi lain, Sukarno juga membubarkan Partai Murba, Partai Sosialis Indonesia yang dianggap membahayakan arah politiknya. Alasan Sukarno “melemahkan revolusi.”

Suharto mengoreksi konsep pemerintahan Sukarno dengan model demokrasi semu dengan sedikit keleluasaan. Belajar dari pengalaman masa silam bahwa sumber kekacauan adalah pluralisme politik takterkendali, Suharto memperkenalkan asas tunggal, dan melebur puluhan partai politik menjadi dua. Partai-partai politik sengaja dilemahkan, dikerdilkan, sedangkan Golkar dibesarkan, tapi terkendali sebagai perpanjangan resmi pemerintah. Dengan begini, Suharto mampu mempraktikkan kebijakan-kebijakan ekonomi pragmatisnya secara efektif.

Kelemahan Sukarno secara politik adalah ia tidak mengendalikan militer secara penuh. Faksi militer yang menang dalam perebutan kekuasaan bukanlah kelompok yang setia kepadanya sehingga tergulinglah dia. Sebaliknya, Suharto berhasil menyingkirkan lawan-lawannya di tubuh angkatan bersenjata dan menguasai kepolisian. Dengan demikian, Suharto mampu mengendalikan aparat yang mampu mengatasi semua bentuk penolakan dan mengukuhkan kedudukannya sebagai penguasa tertinggi.

Dengan mengendalikan militer secara opresif Suharto berjaya menciptakan periode stabilitas sosial-ekonomi-politik yang panjang. Sebuah kondisi yang tidak berhasil dicapai Sukarno dalam masa tujuh tahun kekuasaannya yang singkat (1959-1966). Namun, Suharto bertanggung jawab atas kebrutalan aparat terhadap simpatisan Sukarno pada awal kekuasannya. Juga terhadap tokoh-tokoh kritis dan pembungkaman keras terhadap aksi ketidakpuasan warga di pelbagai pelosok negeri.

Sukarno akhirnya jatuh karena kemelaratan rakyat yang kurang pangan, sandang, papan. Suharto jatuh karena harga-harga kebutuhan pokok membumbung tinggi takterkendali. Sukarno terjungkal oleh orang-orang yang ia percaya. Suharto dijatuhkan oleh kelas menengah yang dibangunnya.

Sukarno wafat dalam tahanan rumah tanpa perawatan memadai. Suharto menjelang ajal dengan terkucil di rumah sendiri. Kedua-duanya dipuji, tapi juga dicaci-maki. Mereka tidak sempurna, memang. Akan tetapi, mereka sangat berjasa bagi eksistensi bangsa Indonesia sampai saat ini dan perjalanan selanjutnya. Sukarno, Suharto — suka atau tidak — adalah bagian sejarah kita.

Baca Juga
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 1/3: Indonesia Sebenar-benar Asia yang Multikultur dan Demokratis)
Sengketa Ambalat di Mata Media

Media Amerika Mendukung Kejahatan Bush

Bergembiralah Anda yang mendukung “teori konspirasi.” Jerry Gray meneguhkan keyakinan Anda bahwa media Amerika bersekongkol menyokong kejahatan Presiden George Bush.

Menurut Gray, berita-berita stasiun televisi Amerika taklebih dari sebuah “dagelan ala pertandingan hiburan gulat profesional.” Mereka seolah menyajikan berita, padahal menggiring khalayak ke sudut pandang tertentu. Pemberitaan di stasiun televisi, kata Gray telah menjadi ajang pertandingan mengejar rating alih-alih kebenaran berita itu sendiri.

Pada awalnya berita televisi bukanlah tambang uang, bahkan menderita kerugian. Namun, setelah CNN berjaya memanfaatkan momen Perang Teluk Pertama dan memperoleh banyak uang, stasiun-stasiun televisi di Amerika mulai mengandalkan pemeringkatan program

Padahal, yang mampu mendongkrak rating bukanlah kebenaran berita atau dalam istilah Gray “kebenaran-kebenaran yang membosankan,” melainkan skandal dan sensasi. Mereka hanya menampilkan perkiraan, jajak pendapat, opini, pendapat para pakar, pendapat umum, tanggapan pendapat, kabar burung, dan informasi tidak relevan. Pendek kata, stasiun televisi di Amerika Serikat sesunguhnya tidak benar-benar menyajikan berita (h.11).

Penyiar kondang Wolf Blitzer dari CNN, umpamanya, pernah membaca berita di layar kaca, “Pemerintah AS telah menemukan dua laboratorium berjalan yang menurut sebagian orang adalah bukti penemuan senjata pemusnah massal di Irak. Mungkinkah kedua lab itu digunakan untuk memproduksi virus antraks atau senjata kimia?”

Dengan gaya begitu, kata Gray, khalayak keburu percaya bahwa stok antraks dan senjata kimia ada. Padahal, belum dapat dipastikan bahwa kendaraan itu digunakan sebagai laboratorium. Faktanya, hanya dua kendaraan ditemukan. “Sisanya spekulasi,” tulis Gray (h.26).

Menurut Gray, invasi memberikan keuntungan kepada perusahaan minyak Amerika dari emas hitam milik rakyat Irak (h.65). Kelompok pemantau korupsi independen menyebutkan bahwa dokumen-dokumen aktivitas Satuan Tugas Energi Maret 2001 dan 2003 yang dijalankan Dick Cheney “berisi peta ladang minyak, jaringan pipa, kilang minyak, dan jalur akhir minyak Irak,” kutipnya (h.63).

Saat itu Irak sedang dikenai sanksi, tapi Cheney bisa-bisanya memasukkan minyak Irak sebagai kebijakan energi Amerika. Padahal, AS tidak memiliki hubungan diplomatik ataupun dagang dengan mereka. Perjanjian bisnis dengan Irak, kata Gray tidak dimungkinkan, kecuali perubahan yang ekstrim semisal pendudukan militer.

“Bagaimana Cheney bisa mengantisipasi peruabahan semacam itu, ketika satu-satunya jalan adalah Bencana 11 September? Mengapa Cheney menyertakan keseluruhan infrastruktur energi?” tulis Gray (h.64).

Itulah sebab, Pemerintah AS ingin agar Saddam Hussein dihujani delegetimasi guna melegalisasikan tindakan mereka. Draf pertama pidato Collin Powell yang ditulis staf Cheney dan National Security Council yang berisi Al-Qaida, hak-hak asasi manusia, dan senjata pemusnah massal, sebagai contoh, “hanyalah pernyataan-pernyataan yang tidak substansial,” tambah Gray.

Tatkala Cheney memaklumatkan bahwa Irak mampu memproduksi senjata nuklir, media televisi Amerika mengudarakannya tanpa pertanyaan meskipun kebohongan semacam ini, kata Gray, bisa dijadikan sebagai landasan pemakzulan.

Lantas media televisi Amerika siang malam menyiarkan berita tentang Saddam yang memanfaatkan uang hasil penjualan minyak untuk membangun istana dan keuangan pribadi. Yang tidak diangkat media Amerika, papar Gray, adalah bahwa Saddam juga menyediakan perawatan kesehatan dan pendidikan cuma-cuma serta pembangunan industri demi rakyat Irak sendiri.

Gray menyimpulkan bahwa Dick Cheney memiliki motif kuat “untuk menjalankan, memungkinkan, atau mengizinkan” terjadinya Peristiwa 11 September. Tapi, para jurnalis Amerika membiarkan kejanggalan ini (h.66).

Gray lalu mempertanyakan bahwa selama empat belas bulan George Bush tidak mengizinkan penyelidikan kejadian-kejadian yang mengarah pada Serangan 11 September. Penyelidikan baru dilakukan selama November 2002 setelah desakan keluarga korban. Keganjilan lain, Pemerintahan Bush hanya memberikan 3 juta dollar kepada Komisi 11 September, sedangkan dana untuk penyelidikan kecelakaan pesawat ulang alik Colombia disediakan 50 juta dollar. “Bahkan Bush menjegal dan menghambat investigasi.” kata Gray (h.87).

Dua tahun setelah invasi, ratusan ribu penduduk Irak tewas dan seratus jiwa lagi meninggal setiap pekan. Sementara itu, pihak Sekutu, lebih dari 1700 prajurit gugur dan puluhan ribu lagi terluka. Namun lagi-lagi, tulis Gray, media Amerika tidak melaporkan secara akurat jumlah korban. Mereka tidak menyampaikan informasi kerusakan alam, properti. Tidak juga penderitaan yang dirasakan rakyat Irak.

“Satu-satunya kepedulian mereka hanyalah mempublikasikan ‘kejayaaan’ serdadu Amerika,” kecam Gray. Media Amerika menghalalkan darah penduduk sipil bak pasukan musuh (h.98).

Akibat corong pemerintah – CNN, MSNBC, dan FOX News – melansir berita sepihak, kini fantasi menjadi realitas bagi khalayak yang mengandalkan berita arus utama (h.48) Salah satu efek dahsayatnya cuci otak: Jutaan pemirsa televisi Barat percaya bahwa Muslim itu teroris, sedangkan Islam itu jahat, atau ancaman bagi kedamaian dunia (h.xxv). Individu atau jurnalis yang bertahan dengan kisah sesunguhnya dideskreditkan melalui serangan pelbagai media sekaligus.

Menurut Gray, situasi tersebut adalah kemunduran setelah Bob Woodward dan Carl Bernstein dari Washington Post pada awal 1970-an dengan pengabdian dan integritas yang tinggi berhasil menurunkan laporan investigatif tentang skandal korupsi pada jenjang pemerintahan teratas: Kasus Watergate. Lantaran degradasi integritas jurnalisme itu, 38 persen khalayak Amerika yang kritis mulai beralih ke mdia alternatif seperti internet.

Jerry Gray adalah mantan wartawan Metro TV dan CBNC Asia. Saat ini dia bekerja sebagai kontributor untuk media-media mancanegara. Dalam bukunya Dosa-dosa Media Amerika ini, Selain kasus Irak, Gray mendedahkan fakta-fakta lain yang tak terungkap di media arus utama Amerika. Misalnya pengeboman Oklahoma City, keuntungan Amerika dari perdagangan opium di Afganistan, penghancuran lingkungan oleh rezim Bush, penyebaran AIDS, dan pembungkaman terhadap Al-Jazeera.

Gray menolak bahwa bukunya spekulatif dan merupakan teori konspirasi itu sendiri. Akan tetapi, Gray terlalu menggambarkan betapa media Amerika melakukan persekongkolan secara akur, dan tidak menjelaskan keuntungan apa yang diperoleh mereka dengan keberpihakan tersebut. Dengan kata lain, Gray mungkin harus menunjukkan fakta-fakta lain tentang seberapa kuat relasi ekonomi politik antara kepemilikan media di Amerika dengan Pemerintahan Bush, sampai-sampai mereka tunduk pada keinginan Bush.

Yang jelas, buku Gray dapat mengajarkan kita tentang kecerdasan bermedia. Kita harus mafhum bahwa dalam ruang redaksi ada keterlibatan individu dan struktur dalam menentukan dan mengkonstruksi sebuah berita. Di sinilah sebagai khalayak, kita berhak meminta pertanggungjawaban media yang menebarkan dusta.

Judul Buku: Dosa-dosa Media Amerika; Penulis: Jerry D. Gray; Pengantar: Effendi Ghazali, Arif Suditomo; Tebal: 238 + xxii halaman; Penerbit: Ufuk Press; Tahun: 2006.

Perjuangan Menjadi Muslim Amerika: Islam Substansial atau Islam Arab?

Muhammad (40 tahun) menangis terisak-isak. Hatinya hancur. Imigran asal Aljazair itu bercerita bahwa puteranya yang baru beranjak dewasa memilih menjadi ateis ketimbang Muslim. Sementara itu, para jemaat masjid yang lain hanya bisa termangu pasrah, mendengar bagaimana budaya sekular Amerika mempertunjukkan keperkasaannya.

Itu hanyalah sepenggal di antara banyak kisah sedih keluarga Muslim yang gagal meninggalkan jejak Islam di negara baru mereka. Sebagian besar putera-puteri mereka melakukan konformitas budaya, mengikuti gaya hidup yang materialistis dan sekular, yang secara dominan dipraktikkan di Amerika Serikat.

Jeffrey Lang seorang mualaf kulit putih Anglo-Saxon Amerika Serikat. Dalam sebagian besar kandungan buku Even Angles Ask: A Journey Islam in Amerika, Lang menuturkan betapa konflik budaya, konflik pemikiran, yang menghadang generasi muda Muslim maupun mualaf (pemeluk baru), merupakan persoalan dalam perkembangan Islam di Amerika Serikat.

Ada beberapa kelompok masyarakat di Amerika yang sukar menerima Islam sebagai bagian budaya Amerika. Pertama, generasi muda Muslim yang lahir dan besar di negara itu dan cenderung ingin menjadi “orang Amerika” ketimbang “orang Arab.” Kedua, para mualaf kulit putih Amerika yang terbiasa dengan rasionalitas, yang akhirnya murtad karena tidak bisa menerima kedangkalan berpikir komunitas Muslim yang terdominasi budaya Arab. Ketiga, masyarakat Amerika yang mempunyai stereotip bahwa menjadi Muslim berarti menjadi orang Arab.

Lang mengakui, sukar memang membantah stereotip, atau stigma tersebut. Sebab, “Ketika muncul dalam berita, para Muslilm Amerika selalu berpakaian dalam jubah Timur Tengah,” tulis Lang mengambil contoh (h.132). Selain itu, tambah Lang, simbol-simbol seperti pakaian Timur Tengah, ucapan-ucapan Arab, atau berjanggut, meneguhkan semua anggapan itu, sampai-sampai para mualaf dan sahabat Lang berkomentar kepadanya bahwa kaum Muslim mungkin mengira bahwa Tuhan “hanya mengerti bahasa Arab.”

Tidak heran, warga setempat yang masuk Islam mengalami krisis identitas dan konflik budaya. Di satu sisi mereka ditolak komunitas mereka sendiri, didiskrimnasi lantaran dianggap melakukan pengkhianatan budaya. Tapi, di sisi lain, mereka pun tidak diterima komunitas Muslim sepenuhnya, karena sukar mengadaptasikan budaya Amerika yang sudah tertanam semenjak kecil, dengan budaya Arab yang asing.

Ketika mengkritik praktik dan pandangan yang bercorak Arab tradisional, sebagai contoh, sering malah mereka dituding kebarat-baratan dan dicap “tidak islami.” Apalagi, jika seorang Muslim mempertanyakan hukum Islam klasik atau kebiasaan yang mapan, ia dibungkam dengan tuduhan “hendak mengubah agama” (h.142).

Seorang Muslim justru dianggap saleh jika semakin menampilkan kebiasaan lahiriah yang tidak penting semisal mengenakan sorban, gamis, memanjangkan janggut, dan mengucapkan idiom-idiom Arab. Disebabkan oleh pemahaman yang remah ini, sebagian mualaf kulit putih berupaya keras menjadi “orang Arab” agar dapat diterima komunitas Muslim. Hal-hal seperti ini lagi-lagi semakin memperkuat stereotip warga Amerika bahwa Islam identik dengan Arab.

“Saya teringat suatu ceramah yang saya hadiri di sebuah universitas sewaktu pertama kali saya tertarik dengan Islam. Pembicaranya — seorang mualaf Amerika yang mengenakan busana mirip pakaian Saudi Arabia — terus-menerus menyisipkan dalam presentasinya istilah-istilah Arab yang diucapkan dengan buruk, seolah-olah segenap khalayaknya akrab dengan istilah-istilah itu. Suasana seperti itu menciptakan begitu banyak kesenjangan dalam pemahaman saya sehingga pembicaraannya, bagi saya, secara praktis tidak bisa dipahami. Saya tinggalkan ceramah itu dengan perasaan bahwa untuk menjadi seorang Muslim seseorang harus menjadi seorang Arab,” tulis Lang (h.31).

Lang hendak mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi sesungguhnya bukan antara Islam dengan Amerika, melainkan antara “budaya Arab yang kolot dan konservatif” dengan “budaya yang rasional dan modern.”

Misalnya, pandangan orang Arab mengenai peran gender membuat tidak sedikit wanita kulit putih Amerika mengundurkan diri dari niat mempelajari Islam. Lang pernah menyaksikan, sebagai contoh, seorang wanita kulit putih Amerika memutuskan tidak jadi memeluk Islam karena gerah mendengar pertengkaran para jemaat Masjid tentang boleh tidaknya seorang perempuan hadir di masjid itu.

Sewaktu Lang dan keluarga tinggal di Dahran, Arab Saudi, ketiga putrinya ia masukkan ke sebuah sekolah Islam khusus untuk anak-anak perempuan. Pada hari pertama belajar, kepala sekolah mengutip hadis yang mengatakan bahwa intelegensi kaum wanita berada di bawah kaum pria (h.148) walaupun menurut Lang tak ada ayat Quran yang mendukung hadis ini. Namun, sayangnya, di Amerika justru pandangan-pandangan tradisional seperti ini seringkali dilontarkan penceramah Muslim dalam kuliah-kuliah umum tentang Islam di universitas-universitas sehingga membuat orang Amerika salah paham tentang Islam.

Generasi muda Muslim yang lahir dan tumbuh dalam budaya Amerika tidak nyaman dengan praktik-praktik dan pandangan-pandangan semacam ini, sehingga mereka enggan disebut sebagai seorang Muslim kendati mewarisi “nama Arab.” Jika ditanya, “Apakah kamu Muslim?” Mereka akan menjawab, “Orang tua sayalah yang Muslim.”

Oleh karena itulah, Lang menyimpulkan bahwa kaum Muslim di Amerika sangat membutuhkan ulama-ulama asli Amerika yang dapat memecahkan problem budaya tersebut. Ulama-ulama itu mengerti budaya Amerika dan mampu membimbing generasi baru Muslim Amerika — baik generasi muda Muslim maupun para mualaf — untuk hidup menurut ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka menguasai ilmu-ilmu klasik, tapi siap mengkaji secara kritis karya-karya ulama di masa lalu. Dengan begitu Islam dapat ditafsirkan dengan konteks masyarakat Amerika kontemporer. Di sini Lang ragu bahwa komunitas Islam Amerika bisa bertenggang rasa dengan kajian Islam klasik yang ada saat ini. Pendeknya, Lang mendambakan terciptanya masyarakat Muslim yang bergaya Amerika moden (h.297-298).

Nama Jeffrey Lang dapat disejajarkan dengan para mualaf Barat lain seumpama Leopold Weiss, Murad Hofmann, Roger Garaudy, atau Maryam Jameelah yang menyumbangkan perspektif alternatif dalam menafsirkan universalitas Islam. Keinginan Lang menampilkan citra diri sebagai Muslim Amerika, misalnya, ia ejawantahkan dengan mempertahankan nama Amerikanya, memilih mengucapkan “thank’s God” alih-alih “alhamdulillah,” dan tetap berbusana ala Barat, karena baginya simbol-simbol bukan persoalan substansial.

Selama beberapa tahun menjadi Muslim yang “bukan merupakan rencana hidupnya” itu, Jeffrey Lang — yang juga seorang guru besar matematika — menyaksikan bagaimana komunitas Muslim saling mendengki, menggunjing, menjelekkan jemaat Muslim di luar kelompok mereka, enggan menerima kritik, bahkan mengkafirkan satu sama lain.

Banyak mualaf kulit putih yang keluar dari Islam lantaran kecewa, tapi Lang bersiteguh. “Saya memeluk Islam bukan karena komunitas Muslim, melainkan lantaran kebenaran Qur’an!” katanya kepada sahabat kulit putihnya yang akhirnya murtad.

Buku ini sebenarnya dipersembahkan Lang kepada puteri-puterinya agar mengenal Islam. Selan itu, buku ini juga ditujukan sebagai penuntun bagi para mualaf kulit putih Amerika yang pada umumnya mengalami tahap-tahap perjalanan spiritual keislaman serupa.

Sebagian besar isi buku ini mengandung pergulatan intelektual dan spiritual Lang dalam memahami Islam, tapi bab dua secara khusus memuat penafsiran Lang mengenai prinsip-prinsip dasar Islam yang menjadi argumen keberislamannya.

Meskipun di Amerika menemukan relevansinya, gagasan dalam buku ini — bagi kita di Indonesia — mungkin kedengaran usang, karena perdebatan semacam ini pernah dipopularkan Nurcholish Madjid sekitar dua-tiga dekade silam. Namun demikian, buku ini memberikan kesadaran bahwa sebagaimana malaikat yang berani mempertanyakan penciptaan manusia kepada Tuhan, kita pun seharusnya berani menggugat pengamalan Islam yang secara umum kita pahami sekarang. Islam substansial, atau Islam Arab?

Judul Buku: Bahkan Malaikat Pun Bertanya: Membangun Sikap Berislam yang Kritis; Judul Asli: Even Angels Ask: A Journey to Islam in Amerika; Penulis: Jeffrey Lang; Penerjemah: Abdullah Ali; Penyunting: M.S. Nasrulloh; Pengantar: Murad Hoffman (edisi Amerika Serikat), Jalaluddin Rakhmat (Indonesia). Tebal: xvi + 302 halaman; Penerbit: Serambi. Tahun 2001.

Baca Juga
Salat Id, Perbedaan, dan Kasih Tuhan
Main Petasan, Cekikikan Saat Tarawih, dan Spiritualitas Ramadan
Hati, Rasio, dan Ketenangan Jiwa

Beginilah Cara Pengukuran Rating Dilakukan…

Rating adalah hidup-mati stasiun televisi. Semakin tinggi rating, semakin banyak pemasang iklan. Harga jual slot siaran niaga pun semakin mahal. Ini berarti semakin besar pemasukan. Sebaliknya, jika ratingnya terus-menerus rendah, dapat dipastikan sebuah stasiun televisi takkan bisa bertahan.

Penyelenggaraan survai rating televisi di tanah air dirintis oleh Survai Research Indonesia (SRI) semenjak 1990. Pada tahun 1994 AC Nielsen — perusahaan riset pemasaran terkemuka asal Amerika Serikat — mengakuisisi SRI, sehingga namanya berubah menjadi AC Nielsen-SRI. Selanjutnya beberapa kali perusahaan ini berganti nama. Pertama, AC Nielsen Media International, kemudian Nielsen Media Research. Terakhir pada tahun 2004 ia menjadi AGB Nielsen Media Research.

Sebelum pemeringkatan, Nielsen mengadakan TV Establishment Survey guna mengetahui persentase kepemilikan televisi pada tingkat rukun tetangga. “Tingkat panetrasi TV Indonesia lumayan tinggi,” kata Irawati Pratignyo, Direktur Pelaksana AGB Nielsen Media Research. Ia menyebutkan angka delapan puluh persen.

Pelaksanaan metodologi, jelas Irawati, mengacu Panduan Global Pengukuran Khalayak Televisi (Global Guidelines for TV Audience Meausurement), yaitu prosedur standar pengukuran rating Nielsen di dunia.

Pengukuran kemudian dilakukan di sepuluh kota besar, yaitu Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Tangerang, Bekasi), Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya (dan Gerbangkertasila), Denpasar, Makasar, Medan, Palembang, dan Banjarmasin.

Penyebaran sampel tidak sama di setiap kota, yaitu Jakarta 55 persen, Surabaya 20 persen, Bandung 5 persen, Yogyakarta 5 persen, Medan 4 persen, Semarang 3 persen, Palembang 3 persen, Makassar 2 persen, Denpasar 2 persen, dan Banjarmasin 1 persen. Angka ini proporsional berdasarkan populasi kepemilikan televsisi di tiap-tiap kota itu. Kepemilikan televisi di Jakarta, misalnya, 55 persen terhadap total 10 kota, maka jumlah sampelnya 55 persen.

Batasan populasi, kata Irawati, “adalah semua penduduk kota yang terdaftar dalam Kartu Keluarga, berusia berusia lima tahun atau lebih, dan tinggal di rumah tangga yang memiliki pesawat televisi dengan keadaan baik.” Lantas, ujarnya, sampel ditentukan berdasarkan teknik acak berjenjang (stratified random).

“Di televisi responden dipasang peoplemeter,” jelas Irawati. Peoplemeter adalah alat yang mampu mengukur jumlah penonton — paling tidak selama satu menit, atau minimum 17 detik — pada sebuah acara. Alat ini mampu melacak pilihan frekuensi teleivsi sampai 999 saluran dan mendeteksi frekuensi, modulasi gambar, dan modulasi audio-video. “Tapi, ia tidak memperhitungkan preferensi (suka, tidak suka), tidak juga kualitas program (apakah baik atau buruk),” jelas Irawati.

Pada peoplemeter tersambung sebuah gagang (handset) yang terprogram untuk mencatat jati diri setiap anggota keluarga. Bila hendak menonton, sebagai contoh, mereka menekan salah satu tombol pada gagang itu terlebih dahulu. Secara otomatis alat itu mengumpulkan data tentang acara apa saja yang dipirsa setiap anggota keluarga dalam hitungan menit. Jadi, responden tidak perlu lagi mengisi kuesioner semenjak memulai menonton televisi sampai selesai. “Dengan begitu, sistem ini mengurangi kesalahan manusiawi (human error),” kata Irawati.

Jika terdapat dua televisi dalam sebuah rumah, jumlah peoplemeter yang dipasang juga dua. Yang jelas, aktivitas menonton pembantu ataupun satpam — kalau ada — tidak direkam. Begitu juga, televisi khusus untuk pembantu dan satpam tidak dipasang peoplemeter.

Pengukuran oleh peoplemeter berlangsung secara seketika (online) dan tunda (offline). Pada cara tunda, data tentang perilaku menonton direkam terlebih dahulu ke disket yang terletak dalam slot peoplemeter. Disket itu kemudian setiap minggu diambil oleh seorang petugas Nielsen.

Pada cara seketika, data terkumpul pada saat responden menonton. Pada cara ini peoplemeter – yang tersambung dengan telepon rumah — dikoneksi pusat data Nielsen pada sekitar jam dua dini hari. “Persoalannya, Telkom melakukan perbaikan pada jam-jam ini. Jadi, seringkali tidak terhubung,” kata Irawati. Itulah sebab, tambahnya, data peringkat di Indonesia baru dapat dikeluarkan secara mingguan, belum harian.

Irawati mengungkapkan, panjang program televisi ikut mempengaruhi rating. Misalnya, sebuah program berdurasi tiga puluh menit pada awalnya berating sepuluh persen. Ketika diperpanjang menjadi enam puluh menit, ratingnya turun menjadi delapan peratus karena angka pembagi — yaitu jumlah khalayak — semakin besar.

Selain itu, kualitas gambar mempengaruhi rating. Jika kualitas gambar buruk, penonton akan cenderung meninggalkan saluran itu, tak peduli betapa bagusnya program acara.

Pada saat jam-jam puncak (peak hour), penonton memiliki pilihan terbatas karena setiap saluran menyajikan jenis program yang sama. Adapun acara-acara kagetan seperti Piala Dunia, liburan sekolah, bencana alam, bom, dan sejenisnya mampu mendongkrak rating.

Membaca Rating Nielsen

Pemeringkatan dengan peoplemeter juga tidak dilakukan di desa-desa, lantaran, “di desa kehidupan berjalan tidak sedinamis di kota,” kata Irawati. Kalaupun ada, responden di desa hanya membuat catatan harian tentang aktivitas menonton mereka. Itulah sebab, ujar Irawati, “Kami tidak pernah mengklaim hasil rating kami bisa digeneralisasi secara nasional.”

Memang survai rating Nielsen memiliki validitas internal yang baik: ia menggunakan alat ukur canggih yang mampu mengurangi kesalahan masukan data sekecil-kecilnya. Akan tetapi, validitas eksternalnya terlalu lemah untuk sampai bisa megatakan bahwa hasil rating ini mewakili gambaran umum se-Indonesia.

Hasil rating harus dibaca lebih spesifik, hanya berlaku untuk kota besar di barat negeri yang tercakup pengukuran ini. Lagipula, sampel tidak meliputi wilayah pedesaan yang justru didiami delapan puluh persen masyarakat Indonesia.

Selain itu, 55 persen sampel adalah khalayak Jakarta. Jadi, boleh dibilang masyarakat Jakarta “sangat berkuasa” mempengaruhi jenis tayangan televisi, karena hasil rating menjadi acuan siaran stasiun televisi Jakarta, yang daya pancarnya menjangkau hampir seluruh Nusantara.

Sepuluh kota dipilih sebagai sampel berdasarkan riset Nielsen tentang “kebutuhan pengguna data” seperti industri, iklan, biro iklan, dan stasiun televisi. Pertimbangannya, distribusi barang dan jasa terkonsentrasi di kota itu. Jadi, rating sebenarnya melayani kepentingan industri untuk mempromosikan barang dan jasa mereka yang distribusinya terkonsentrasi di kota-kota besar itu, bukan mengungkapkan perilaku-menonton khalayak secara umum.

Fenomena ini mencerminkan ketimpangan penyebaran kemakmuran di tanah air. Sayangnya, ketimpangan ini justru memunculkan dominasi budaya tertentu (misalnya gaya hidup kota besar yang konsumtif), yang berdaya mendiktekan tayangan televisi, dan menyeragamkan budaya Indonesia yang majemuk.

Pada akhirnya, kualitas sebuah acara tetap bergantung pada kebijakan stasiun televisi, bukan rating. Acara berating tinggi tidak benar-benar mengindikasikan bahwa acara itu disukai. Sebab, ada faktor lain semisal pilihan khalayak terbatas (karena homogenisasi acara tadi, atau karena stasiun televisi sering latah ikut-ikutan).

Sekarang berpulang kepada stasiun televisi, apakah kebijakan penayangan mereka sangat mempertimbangkan kualitas, kesusilaan, dan norma-norma masyarakat dengan semangat pencerahan, ataukah asumsi-asumsi tafsiran rating yang sebaliknya.

Baca Juga
Rating, Share, dan Kepuasan Khalayak
Matikan TV Kita!

Rating, Share, dan Kepuasan Khalayak

Rating acara adalah persentase penonton program TV tertentu terhadap populasi pada saat tertentu. Rating tidak mengukur kualitas, melainkan kuantitas keluar-masuk penonton dengan unit waktu tertentu. Unit waktu terkecil adalah 1 menit.

Sebagai contoh, jika populasi televisi 10.000, dan pada satu menit penayangan sebuah acara RCTI disaksikan 2000 orang, sedangkan pada saat yang sama acara yang dipancarkan SCTV dan Indosiar ditonton oleh 1000 orang, maka rating masing-masing 20 peratus (RCTI), 10 peratus (SCTV), dan 10 peratus (Indosiar).

Angka rating dapat dipengaruhi oleh durasi program, program tandingan, kualitas penerimaan siaran, serta penonton yang ada. Keberadaa penonton bisa disebabkan oleh jadual tayang, waktu-waktu insidental, dan pola kebiasaan penonton di daerah tertentu.

Adapun porsi khalayak (audience share) adalah persentase penonton program TV tertentu terhadap keseluruhan penonton pada saat tertentu. Dengan begitu, jika jumlah orang yang menyalakan televisi saat itu adalah 4000, porsi khalayaknya adalah 50 peratus (RCTI), 25 peratus (SCTV), dan 25 peratus (Indosiar).

Kedua konsep umum digunakan dalam praktik industri untuk mengukur kinerja mereka.

Metode rating muncul di Amerika Serikat seiring dengan perkembangan stasiun radio komersial pada tahun 1920-an. Ketika itu agen-agen iklan ramai membuat siaran niaga untuk pelbagai jaringan radio. Metode rating kemudian diterapkan karena para pengiklan ingin tahu seberapa luas khalayak yang terjangkau.

Pada awalnya metode rating dilakukan dengan wawancara lewat telepon untuk memperkirakan cakupan jaringan radio nasional di seluruh Amerika Serikat. Setelah teknologi televisi bertumbuh pada dekade berikutnya, AC Nielsen menerapkan metode rating siaran televisi untuk kali pertama.

Perusahaan riset ini menggunakan dua teknik yang masih dilakukan sampai sekarang. Pertama, menempatkan sebuah alat pengukur pada pesawat televisi di rumah-rumah pemirsa tertentu yang dijadikan sampel untuk merekam pilihan program mereka. Kedua, meminta responden membuat catatan tentang acara apa yang mereka tonton setiap hari. Hasil rating itu menentukan harga jual slot waktu bagi pemasangan iklan pada program-program televisi.

Sejalan dengan semakin beragamnya media siaran, rating tidak sekadar mengungkapkan jumlah penonton, tetapi juga karakteristik demografi khalayak. Perusahaan iklan yang mempromosikan apartemen mewah, sebagai contoh, tidak saja membutuhkan informasi tentang berapa besar khalayak program televisi tertentu, tapi juga tentang berapa banyak di antara mereka bersesuaian dengan karakteristik target produk (misalnya pendapatan tinggi dan usia 30 tahunan). Atas dasar pertimbangan ini, perusahaan itu kemudian membuat keputusan apakah sebaiknya ia membeli slot waktu jeda komersial untuk iklan mereka pada program tertentu.

Metode rating diterapkan jauh sebelum landasan teoritisnya digambarkan oleh Elihu Katz pada tahun 1959. Pada saat itu ilmu komunikasi yang cenderung mengangkat efek sebagai persoalan mengalami kejenuhan. Teori-teori efek menganggap khalayak sebagai entitas pasif dan bisa diarahkan sebagaimana kehendak komunikator. Akan tetapi, Katz menawarkan fokus kajian dari sumber ke penerima. Atau dengan kata lain, mengganti pertanyaan penelitian “what do media do to people?” menjadi “what do people do with the media?”

Orang mengkonsumsi media, umpamanya, karena ia ingin memuaskan sebagian kebutuhannya. Seorang pengusaha, sebagai contoh, cenderung menonton informasi keuangan ketimbang opera sabun. Dengan kata lain, dalam teori ini khalayak ditempatkan sebagai entitas yang aktif dan pemakaian media mempunyai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan untuk memuaskan diri mereka. Maka, stasiun televisi bersaing untuk memenuhi pemuasan tersebut.

Meskipun demikian, pengukuran rating sama sekali tidak mengukur preferensi khalayak. Akan tetapi, pada praktiknya para awak media siaran secara aproiori telah membuat asumsi bahwa ada asosiasi antara rating dengan preferensi khalayak. Oleh sebab itu, setiap stasiun televisi lantas berusaha merancang pelbagai program yang mengejar rating. Tujuannya agar pengiklan tertarik memasang siaran niaga di acara televisi mereka.

Lantas, kepuasan apakah yang dicari khalayak? Di sini McQuail, Blumler, dan Brown membuat beberapa kategori. Pertama, pelarian dari rutinitas dan masalah; penyaluran emosi. Kedua, hubungan personal, bahan perbincangan sebagai kebutuhan pertemanan. Ketiga, jati diri personal dan psikologis semisal penguatan, peneguhan, pemahaman diri, eksplorasi realitas. Keempat, pengawasan, berkaitan dengan informasi tentang sesuatu yang bisa jadi mempengaruhi seseorang atau menolong orang mengerjakan sesuatu.

Baca Juga
Beginilah Cara Pengukuran Rating Dilakukan