Kini Kiriman Uang Paypal Bisa Dicairkan Melalui Bank Lokal

Kita mungkin suka melakukan transaksi perbankan. Entah mengirim atau menerima uang. Jika kita tinggal di Indonesia, dengan bank lokal seperti BCA, Permata, Mandiri, tentu tidak ada menjadi masalah. Tapi bagaimana jika kita berhubungan dengan pihak kedua yang berada di luar negeri?

Dengan jasa transfer bank semacam Western Union, ongkos kirimnya bisa-bisa lebih mahal ketimbang uang yang kita kirimkan. Walah. Bisa terpotong deh uang kita. Seorang kawan yang tinggal di Jepang, misalnya, ingin membayar utang, tapi karena ongkos kirimnya lebih besar daripada jumlah utangnya, dia tidak jadi bayar hutang.

Klik untuk melanjutkan.

Strategi Cerdik Infiltrasi Perbatasan Ala Malaysia

Malaysia rupanya belajar dari pengalaman masa lalu. Pada masa konfrontasi relawan Indonesia menyusup ke kota-kota Malaysia di perbatasan dan melakukan serangan. Kini Malaysia menugaskan warga Indonesia mengawal perbatasan negara mereka. Bahkan, ironisnya, warga Indonesia juga diminta menggeser tapal batas masuk ke wilayah sendiri.

Sudah dua brigade (sekitar dua puluh ribu) pemuda Indonesia direkrut menjadi anggota Askar Wataniah untuk menjaga perbatasan di Kalimantan. Padahal, sejauh ini, TNI hanya menempatkan 680 personel untuk menjaga perbatasan sepanjang 204 km itu.

Pemerintah Malaysia menjanjikan gaji, bonus, dan asuransi kepada anggota Askar Wataniah layaknya prajurit Tentara Diraja Malaysia. Sebagai perbandingan, jika setiap prajurit TNI setingkat Tamtama digaji Rp1,4 juta sampai Rp1,7 juta per bulan, anggota Askar Wataniah dibayar Rp2 juta sampai Rp3 juta per bulan.

Namun, tidak hanya itu, anggota Askar juga diaku sebagai warga negara Malaysia. Tentu saja, dalam situasi ini, berlakulah hukum ekonomi penawaran dan permintaan yang menafikan nasionalisme.

Portal Kementrian Pertahanan Malaysia menyebutkan Askar Wataniah adalah tentara simpanan (cadangan) Tentara Darat Malaysia. Mereka adalah lapis kedua pertahanan negara dalam konsep Hanruh (Pertahanan Menyeluruh) Malaysia. Dengan mengenakan seragam prajurit, mereka dilatih teknik bela diri, baris-berbaris dengan memanggul senjata, serta kemampuan militer. Keberadaan mereka mirip Kesatuan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) TNI, atau Garda Nasional Amerika Serikat.

Sebenarnya perekrutan ditujukan kepada warga berusia 18 sampai 30 tahun yang memiliki KTP Malaysia. Hanya saja, warga Indonesia di perbatasan ber-KTP ganda. Dan lantaran miskin, para pemuda di perbatasan terdorong bergabung dengan Askar Wataniah. Mereka melintasi perbatasan dan ikut pelatihan. Setelah itu, mereka diterima sebagai anggota Askar. Mereka bahkan kerap diperintahkan menggeser patok perbatasan menjorok ke wilayah Indonesia.

Bayangkan saja, seandainya terjadi konflik fisik di perbatasan, yang bakal dihadapi TNI adalah warga Indonesia sendiri.

Akan tetapi, di samping persoalan kemiskinan, memang perbatasan Kalimantan Barat adalah wilayah ekonomi. Selain kayu gelondong, lahan di daerah ini berpotensi menghasilkan minyak kelapa sawit (crude palm oil) dalam jumlah besar. Harga CPO saat ini melambung lantaran dicari dunia. Sebab, CPO adalah energi alternatif bahan bakar fosil.

Tidak heran bila terjadi kasus patok bergeser, dan hutan Indonesia pun dieksploitasi oleh Malaysia. Saat ini wilayah perbatasan Indonesia yang tadinya hijau, sebagai contoh, menggersang lantaran dibalak secara liar oleh perusahaan kayu Malaysia. Menjadi semakin ironis bila pelakunya adalah warga Indonesia yang tunduk kepada oleh aparat Malaysia.

Jadi, boleh dibilang, perekrutan anggota Askar Wataniah dari kalangan warga Indonesia adalah usaha cerdik menyusupkan mata-mata, atau kaki ke dalam wilayah Indonesia. Itu juga strategi kalem tapi efektif untuk meningkatkan kekuatan dan kesiapan negara jiran itu di perbatasan mengantisipasi lawan. Tanpa ribut-ribut, tanpa konflik bersenjata, Malaysia telah mengambil sebagian wilayah Indonesia.

Persoalannya, untuk kawasan perbatasan Indonesia kehabisan napas. Dibutuhkan anggaran buat beberapa departemen sekaligus seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, Polisi Republik Indonesia, dan Kejaksaan. Tanpa kekuatan negara yang sanggup menekan, Indonesia takkan mampu mencegah pengaruh Malaysia di perbatasan yang semakin kuat.

Anggota parlemen Happy Bone Zulkarnaen memperlihatkan kepada media massa jepretan foto-foto proses perekrutan dan pelatihan tempur dengan seragam militer. Namun, pemerintah tetap harus melaksanakan penyelidikan menyeluruh buat memastikan apakah para askar dalam foto itu benar-benar warga Indonesia. Jika terbukti, sikap resmi harus diambil: nota protes yang keras harus dinyatakan, lantaran Malaysia telah memanfaatkan warga Indonesia buat tujuan militer secara semena-mena.

Kasus ini adalah klimaks persoalan perbatasan yang terbengkalai. Kesejahteraan rakyat harus diangkat sejalan dengan peningkatan kekuatan pertahanan di kawasan ujung tombak negara ini. Oleh sebab itu, sudah saatnya, pertumbuhan ekonomi perbatasan dipercepat buat mengangkat taraf hidup mereka, sehingga tidak tergoda jebakan inflitrasi asing.

Yang perlu diatasi adalah benturan-benturan birokratis, terutama perdebatan antara batasan kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Untuk mengatasi itu, presiden sebaiknya mengeluarkan kebijakan khusus yang dilegitimasi parlemen melalui undang-undang.

Sikap tegas harus diambil segera, karena Indonesia selama ini sudah cukup lunak terhadap Malaysia. Prasangka baik kepada negara jiran perlu, tapi harus diiringi dengan sikap waspada. Jika tidak, setapak demi setapak asing melangkah, tahu-tahu hilanglah kedaulatan kita.

Baca Juga
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 1/3): Indonesia Sebenar-benar Asia yang Multikultur dan Demokratis
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 2/3): Indonesia Negara Bebas, Malaysia Negara yang Mengekang
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 3/3): Indonesia Menuju Perbaikan; Malaysia, Kerusakan

Banjir Menggenang Sampai Thamrin

Banjir di Jakarta sudah parah. Air menggenang sampai ke jantung kota. Kemacetan terjadi di mana-mana. Transportasi lumpuh. Ratusan ribu orang terjebak di jalan atau di rumah sendiri. Jadual penerbangan kacau.

Jakarta kelebihan penduduk. Lantaran sebagian besar uang berputar di kota ini, semua orang berbondong-bondong ke sini mengadu nasib. Baik rakyat jelata, maupun kelas menengah-atas.

Pemukiman baru dibuka. Pusat belanja, mal-mal, hotel-hotel, perkantoran, lapangan golf, didirikan buat menjala pasar yang terus bertumbuh. Jalan-jalan raya dan bebas hambatan dibangun.

Akhirnya, perkembangan kota sampai pada titik jenuh dan takterkendali. Banyak wilayah yang seharusnya merupakan resapan air ditransformasi menjadi kawasan komersial, sedangkan warga miskin mengambil bahu sungai secara liar sehingga menghambat aliran air.

Tomang, Senayan, Pantai Indah Kapuk, Kelapa Gading, Pluit, Sunter adalah beberapa contoh betapa kepentingan pemilik modal mengalahkan keseimbangan lingkungan. Tidak heran, dengan hujan lokal beberapa jam saja, Jakarta berantakan. Jalan-jalan protokol seperti Thamrin dan Merdeka, serta jalan tol yang memonopoli akses menuju bandara tenggelam. Penerbangan batal. Perdagangan lumpuh. Kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.

Selama ini Jakarta mengambinghitamkan wilayah satelitnya sebagai penyebab asal banjir. Namun, jelas bahwa banjir awal Februari memperlihatkan bahwa biang keladi berada di Jakarta sendiri.

Sampai saat ini, transformasi kawasan hijau menjadi wilayah komersial masih terus berlaku. Entah mengapa, pembangunan perumahan, apartemen, hotel, dan perkantoran terus diizinkan secara semena-mena tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, atau bahkan keselamatan penghuninya sendiri. Dengan pengamatan awam saja, kita bisa menemukan contoh-contoh bangunan yang dipaksakan untuk berdiri sekadar buat memanfaatkan lahan ekonomi yang terbatas.

Bisa saja pengembang properti mewah di televisi TV dengan bangga mempromosikan bahwa apartemennya, pemukimannya bebas banjir. Tapi, tentu saja mereka takkan membeberkan bagaimana kawasan sekitarnya menjadi “tumbal.” Padahal, jika pemerintah daerah mampu mengusir pedagang kaki lima, atau menertibkan hunian liar lantaran pelanggaran terhadap tata ruang, mengapa hal yang sama tidak dapat dilakukan terhadap bangunan-bangunan mewah yang berdiri bukan di tempat peruntukannya?

Akan tetapi, selain penggadaian itu, kesadaran lingkungan warga juga menyedihkan. Cobalah Anda amati: banyak warga membuang sampah sembarangan. Di kali, di selokan, di jalan raya, atau di lahan kosong milik orang.

Saya pernah mendapati sepasang pengendara sepeda motor membuang kantong plastik berisi sampah ke Kali Cipulir tanpa rasa bersalah. Atau, penumpang BMW membuang ampas buah ke jalan raya seenaknya. Saya pernah menyaksikan, sebuah gelas plastik air mineral yang kosong dilemparkan dari dalam mobil patroli polisi. Bahkan, seorang anak dengan entengnya membuang bungkus permen ke halaman rumah saya sendiri.

Lantaran setengah warga Jakarta bertingkah seperti ini, tentu saja drainase tersumbat. Tumpukan pelbagai jenis sampah di pintu air Manggarai, sebagai contoh, adalah saksi bagi perilaku primitif warga Jakarta yang menggampangkan masalah, tapi kalang kabut tatkala masalah itu membesar.

Banjir Jakarta adalah persoalan struktur dan mental sekaligus. Sebagian besar disebabkan oleh penerapan aturan yang korup. Sebagian lagi perilaku individu yang terbelakang. Seandainya aturan ditegakkan tanpa pandang bulu, dan apabila setiap warga bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, banjir takkan menggenang sampai Thamrin.