Sukarno, Suharto, dan Sejarah Kita

Sukarno, Suharto. Dua pemimpin yang menggores catatan sejarah. Mungkin mereka memang harus hadir tatkala zaman membutuhkan mereka. Jika Sukarno memandu rakyat menuju kemerdekaan, Suharto meletakkan dasar-dasar ekonomi modern.

Sukarno menjadikan Indonesia kekuatan regional yang dihormati, Suharto menjadikan Indonesia negara yang dipandang secara ekonomi. Sukarno mengajak negara-negara terjajah menggalang kekuatan perlawanan. Suharto meredakan ketegangan Asia Tenggara yang saling bertikai menjadi akur dalam ASEAN.

Ada keberhasilan, ada kegagalan. Ada perbedaan, tapi ada juga kemiripan sejarah.

Karir politik Sukarno, umpamanya, berawal dari kegerahan dirinya menyaksikan imperialisme Hindia Belanda. Sukarno berjuang secara intelektual dan akhirnya dipenjarakan. Dia semakin popular pada saat Pemerintahan Fasis Jepang memanfaatkan kepiawaiannya berpidato sebagai propagandis yang mengkampanyekan Asia Raya. Sukarno berjaya membangun konsep keindonesiaan yang pada era Hindia Belanda kedengaran absurd, dan berhasil mengejawantahkannya pada saat-saat terakhir pendudukan Jepang.

Adapun karir Suharto berawal di militer. Suharto bergabung dengan barisan laskar PETA (Pembela Tanah Air), terlibat dalam serangkaian operasi militer penting melawan agresi Belanda dan perebutan Irian Barat (sekarang Papua). Suharto menceburkan diri ke dunia politik dengan bermodalkan pengetahuan militernya. Dengan bekal itu, ia mampu menempatkan diri sebagai pemimpin yang pragmatis, tapi dengan kebijakan populis.

Sukarno kecewa dengan demokrasi liberal yang menguatkan ego partisan. Baginya, ego partisan adalah ancaman bagi revolusi. Lantas, ia membubarkan Dewan Konstitiuante dan menunjuk dirinya sebagai sang pemandu “demokrasi yang bergotong-royong,” meskipun faktanya sistem yang ia ciptakan adalah sebuah kediktakturan. Dia, misalnya, meminggirkan faksi-faksi yang menentangnya, dan menempatkan orang-orang yang meyokongnya di parlemen.

Sebaliknya, pada saat kekuasaan Sukarno melemah, giliran Suharto membersihkan parlemen dari para pendukung Sukarno. Suharto juga melenyapkan unsur-unsur perbedaan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan garis politiknya. Dengan begitu, Suharto berjaya mengekalkan dirinya sebagai penafsir tunggal “demokrasi Pancasila” secara legal. Tidak jarang perannya bak dewa, sedangkan perkataanya adalah sabda politik yang tegas dan keras. Perbedaan berarti pembangkangan.

Sukarno — ketika membubarkan Dewan Konstituante pada tahun 1959 — beranggapan “revolusi belum usai.” Maka, Sukarno mengidentifikasi musuh-musuh yang ia sebut sebagai kelompok “kontrarevolusi,” “nekolim,” (kolonialis dan imperialis baru), “antek asing,” “subversif.” Adapun Indonesia adalah “pemimpin negara-negara baru melawan para musuh itu.”

Untuk menunjukkan supremasi Indonesia, Sukarno membangun persenjataan militer yang tangguh, memerangi Belanda di Irian Barat, dan melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Sukarno juga memerintahkan pembangunan Simpang Susun Semanggi, Stadion Senayan, TVRI, dan Monumen Nasional. Lantas diselenggarakanlah Pesta Olahraga Negara-negara Kekuatan Baru (Games for New Emerging Forces) sebagai tandingan Olimpiade. Semua dilakukan ketika ekonomi nasional morat-marit, sedangkan infrastruktur rusak berat.

Meskipun begitu, garis politik mercusuar ini berhasil memasukkan Irian Barat dalam peta nasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kuat secara militer di Asia Timur. Sampai-sampai Federasi Malaysia dan Singapura yang cemas menjalin kerja sama pertahanan dengan Selandia Baru, Australia, dan Inggris (Five Power Defense Agreement).

Sebaliknya, Suharto yang cara berpikirnya strategis-realis melihat retorika Sukarno tidak membumi, tidak seusai dengan kondisi nyata rakyat yang melarat. Suharto memilih bekerja sama dengan kaum teknokrat yang berorientasi kapitalistis. Lantas ia meminta bantuan keuangan kepada negara-negara yang dalam pandangan Sukarno “imperialis-kolonialis baru.”

Slogan-slogan pada era Suharto adalah “pembangunan” “lepas landas,” “SDM” sedangkan musuh baru yang diciptakan Suharto untuk mengidentifikasi elemen-elemen pembangkangan adalah “organisasi tanpa bentuk,” “Gerakan Pengacau Keamanan,” “subversi,” “mbalelo,” “kiri baru.” Melalui kendali terhadap media massa yang ketat, slogan-slogan ini berhasil meredam simpati massa terhadap gerakan-gerakan kritis, kedaerahan, atau sektarian.

Modal asing pun mengalir deras dengan nyaman pada era Suharto. Meskipun eksploitatif dan memberikan keuntungan luar biasa kepada segelintir kroni (kapitalisme kroni), perbaikan ekonomi berlangsung. Kelas menengah baru tumbuh dan berkembang pada awal era ini seiring dengan tampilnya konglomerasi yang dekat dengan Istana.

Sukarno ingin mengelola kemajemukan secara ideologis. Ia mecoba merangkul golongan politik dominan saat itu — Nasionalis, Agama, dan Komunis — di bawah kendalinya secara bulat. Tapi, di sisi lain, Sukarno juga membubarkan Partai Murba, Partai Sosialis Indonesia yang dianggap membahayakan arah politiknya. Alasan Sukarno “melemahkan revolusi.”

Suharto mengoreksi konsep pemerintahan Sukarno dengan model demokrasi semu dengan sedikit keleluasaan. Belajar dari pengalaman masa silam bahwa sumber kekacauan adalah pluralisme politik takterkendali, Suharto memperkenalkan asas tunggal, dan melebur puluhan partai politik menjadi dua. Partai-partai politik sengaja dilemahkan, dikerdilkan, sedangkan Golkar dibesarkan, tapi terkendali sebagai perpanjangan resmi pemerintah. Dengan begini, Suharto mampu mempraktikkan kebijakan-kebijakan ekonomi pragmatisnya secara efektif.

Kelemahan Sukarno secara politik adalah ia tidak mengendalikan militer secara penuh. Faksi militer yang menang dalam perebutan kekuasaan bukanlah kelompok yang setia kepadanya sehingga tergulinglah dia. Sebaliknya, Suharto berhasil menyingkirkan lawan-lawannya di tubuh angkatan bersenjata dan menguasai kepolisian. Dengan demikian, Suharto mampu mengendalikan aparat yang mampu mengatasi semua bentuk penolakan dan mengukuhkan kedudukannya sebagai penguasa tertinggi.

Dengan mengendalikan militer secara opresif Suharto berjaya menciptakan periode stabilitas sosial-ekonomi-politik yang panjang. Sebuah kondisi yang tidak berhasil dicapai Sukarno dalam masa tujuh tahun kekuasaannya yang singkat (1959-1966). Namun, Suharto bertanggung jawab atas kebrutalan aparat terhadap simpatisan Sukarno pada awal kekuasannya. Juga terhadap tokoh-tokoh kritis dan pembungkaman keras terhadap aksi ketidakpuasan warga di pelbagai pelosok negeri.

Sukarno akhirnya jatuh karena kemelaratan rakyat yang kurang pangan, sandang, papan. Suharto jatuh karena harga-harga kebutuhan pokok membumbung tinggi takterkendali. Sukarno terjungkal oleh orang-orang yang ia percaya. Suharto dijatuhkan oleh kelas menengah yang dibangunnya.

Sukarno wafat dalam tahanan rumah tanpa perawatan memadai. Suharto menjelang ajal dengan terkucil di rumah sendiri. Kedua-duanya dipuji, tapi juga dicaci-maki. Mereka tidak sempurna, memang. Akan tetapi, mereka sangat berjasa bagi eksistensi bangsa Indonesia sampai saat ini dan perjalanan selanjutnya. Sukarno, Suharto — suka atau tidak — adalah bagian sejarah kita.

Baca Juga
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 1/3: Indonesia Sebenar-benar Asia yang Multikultur dan Demokratis)
Sengketa Ambalat di Mata Media

Media Amerika Mendukung Kejahatan Bush

Bergembiralah Anda yang mendukung “teori konspirasi.” Jerry Gray meneguhkan keyakinan Anda bahwa media Amerika bersekongkol menyokong kejahatan Presiden George Bush.

Menurut Gray, berita-berita stasiun televisi Amerika taklebih dari sebuah “dagelan ala pertandingan hiburan gulat profesional.” Mereka seolah menyajikan berita, padahal menggiring khalayak ke sudut pandang tertentu. Pemberitaan di stasiun televisi, kata Gray telah menjadi ajang pertandingan mengejar rating alih-alih kebenaran berita itu sendiri.

Pada awalnya berita televisi bukanlah tambang uang, bahkan menderita kerugian. Namun, setelah CNN berjaya memanfaatkan momen Perang Teluk Pertama dan memperoleh banyak uang, stasiun-stasiun televisi di Amerika mulai mengandalkan pemeringkatan program

Padahal, yang mampu mendongkrak rating bukanlah kebenaran berita atau dalam istilah Gray “kebenaran-kebenaran yang membosankan,” melainkan skandal dan sensasi. Mereka hanya menampilkan perkiraan, jajak pendapat, opini, pendapat para pakar, pendapat umum, tanggapan pendapat, kabar burung, dan informasi tidak relevan. Pendek kata, stasiun televisi di Amerika Serikat sesunguhnya tidak benar-benar menyajikan berita (h.11).

Penyiar kondang Wolf Blitzer dari CNN, umpamanya, pernah membaca berita di layar kaca, “Pemerintah AS telah menemukan dua laboratorium berjalan yang menurut sebagian orang adalah bukti penemuan senjata pemusnah massal di Irak. Mungkinkah kedua lab itu digunakan untuk memproduksi virus antraks atau senjata kimia?”

Dengan gaya begitu, kata Gray, khalayak keburu percaya bahwa stok antraks dan senjata kimia ada. Padahal, belum dapat dipastikan bahwa kendaraan itu digunakan sebagai laboratorium. Faktanya, hanya dua kendaraan ditemukan. “Sisanya spekulasi,” tulis Gray (h.26).

Menurut Gray, invasi memberikan keuntungan kepada perusahaan minyak Amerika dari emas hitam milik rakyat Irak (h.65). Kelompok pemantau korupsi independen menyebutkan bahwa dokumen-dokumen aktivitas Satuan Tugas Energi Maret 2001 dan 2003 yang dijalankan Dick Cheney “berisi peta ladang minyak, jaringan pipa, kilang minyak, dan jalur akhir minyak Irak,” kutipnya (h.63).

Saat itu Irak sedang dikenai sanksi, tapi Cheney bisa-bisanya memasukkan minyak Irak sebagai kebijakan energi Amerika. Padahal, AS tidak memiliki hubungan diplomatik ataupun dagang dengan mereka. Perjanjian bisnis dengan Irak, kata Gray tidak dimungkinkan, kecuali perubahan yang ekstrim semisal pendudukan militer.

“Bagaimana Cheney bisa mengantisipasi peruabahan semacam itu, ketika satu-satunya jalan adalah Bencana 11 September? Mengapa Cheney menyertakan keseluruhan infrastruktur energi?” tulis Gray (h.64).

Itulah sebab, Pemerintah AS ingin agar Saddam Hussein dihujani delegetimasi guna melegalisasikan tindakan mereka. Draf pertama pidato Collin Powell yang ditulis staf Cheney dan National Security Council yang berisi Al-Qaida, hak-hak asasi manusia, dan senjata pemusnah massal, sebagai contoh, “hanyalah pernyataan-pernyataan yang tidak substansial,” tambah Gray.

Tatkala Cheney memaklumatkan bahwa Irak mampu memproduksi senjata nuklir, media televisi Amerika mengudarakannya tanpa pertanyaan meskipun kebohongan semacam ini, kata Gray, bisa dijadikan sebagai landasan pemakzulan.

Lantas media televisi Amerika siang malam menyiarkan berita tentang Saddam yang memanfaatkan uang hasil penjualan minyak untuk membangun istana dan keuangan pribadi. Yang tidak diangkat media Amerika, papar Gray, adalah bahwa Saddam juga menyediakan perawatan kesehatan dan pendidikan cuma-cuma serta pembangunan industri demi rakyat Irak sendiri.

Gray menyimpulkan bahwa Dick Cheney memiliki motif kuat “untuk menjalankan, memungkinkan, atau mengizinkan” terjadinya Peristiwa 11 September. Tapi, para jurnalis Amerika membiarkan kejanggalan ini (h.66).

Gray lalu mempertanyakan bahwa selama empat belas bulan George Bush tidak mengizinkan penyelidikan kejadian-kejadian yang mengarah pada Serangan 11 September. Penyelidikan baru dilakukan selama November 2002 setelah desakan keluarga korban. Keganjilan lain, Pemerintahan Bush hanya memberikan 3 juta dollar kepada Komisi 11 September, sedangkan dana untuk penyelidikan kecelakaan pesawat ulang alik Colombia disediakan 50 juta dollar. “Bahkan Bush menjegal dan menghambat investigasi.” kata Gray (h.87).

Dua tahun setelah invasi, ratusan ribu penduduk Irak tewas dan seratus jiwa lagi meninggal setiap pekan. Sementara itu, pihak Sekutu, lebih dari 1700 prajurit gugur dan puluhan ribu lagi terluka. Namun lagi-lagi, tulis Gray, media Amerika tidak melaporkan secara akurat jumlah korban. Mereka tidak menyampaikan informasi kerusakan alam, properti. Tidak juga penderitaan yang dirasakan rakyat Irak.

“Satu-satunya kepedulian mereka hanyalah mempublikasikan ‘kejayaaan’ serdadu Amerika,” kecam Gray. Media Amerika menghalalkan darah penduduk sipil bak pasukan musuh (h.98).

Akibat corong pemerintah – CNN, MSNBC, dan FOX News – melansir berita sepihak, kini fantasi menjadi realitas bagi khalayak yang mengandalkan berita arus utama (h.48) Salah satu efek dahsayatnya cuci otak: Jutaan pemirsa televisi Barat percaya bahwa Muslim itu teroris, sedangkan Islam itu jahat, atau ancaman bagi kedamaian dunia (h.xxv). Individu atau jurnalis yang bertahan dengan kisah sesunguhnya dideskreditkan melalui serangan pelbagai media sekaligus.

Menurut Gray, situasi tersebut adalah kemunduran setelah Bob Woodward dan Carl Bernstein dari Washington Post pada awal 1970-an dengan pengabdian dan integritas yang tinggi berhasil menurunkan laporan investigatif tentang skandal korupsi pada jenjang pemerintahan teratas: Kasus Watergate. Lantaran degradasi integritas jurnalisme itu, 38 persen khalayak Amerika yang kritis mulai beralih ke mdia alternatif seperti internet.

Jerry Gray adalah mantan wartawan Metro TV dan CBNC Asia. Saat ini dia bekerja sebagai kontributor untuk media-media mancanegara. Dalam bukunya Dosa-dosa Media Amerika ini, Selain kasus Irak, Gray mendedahkan fakta-fakta lain yang tak terungkap di media arus utama Amerika. Misalnya pengeboman Oklahoma City, keuntungan Amerika dari perdagangan opium di Afganistan, penghancuran lingkungan oleh rezim Bush, penyebaran AIDS, dan pembungkaman terhadap Al-Jazeera.

Gray menolak bahwa bukunya spekulatif dan merupakan teori konspirasi itu sendiri. Akan tetapi, Gray terlalu menggambarkan betapa media Amerika melakukan persekongkolan secara akur, dan tidak menjelaskan keuntungan apa yang diperoleh mereka dengan keberpihakan tersebut. Dengan kata lain, Gray mungkin harus menunjukkan fakta-fakta lain tentang seberapa kuat relasi ekonomi politik antara kepemilikan media di Amerika dengan Pemerintahan Bush, sampai-sampai mereka tunduk pada keinginan Bush.

Yang jelas, buku Gray dapat mengajarkan kita tentang kecerdasan bermedia. Kita harus mafhum bahwa dalam ruang redaksi ada keterlibatan individu dan struktur dalam menentukan dan mengkonstruksi sebuah berita. Di sinilah sebagai khalayak, kita berhak meminta pertanggungjawaban media yang menebarkan dusta.

Judul Buku: Dosa-dosa Media Amerika; Penulis: Jerry D. Gray; Pengantar: Effendi Ghazali, Arif Suditomo; Tebal: 238 + xxii halaman; Penerbit: Ufuk Press; Tahun: 2006.