Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 1/3): Indonesia Sebenar-benar Asia yang Multikultur dan Demokratis

Malaysia tak habis pikir dengan sikap Indonesia yang mempertikai Lagu “Rasa Sayange” yang menjadi lagu tema kampanye parawisata mereka. Mereka bersikeras “Rasa Sayang” adalah lagu rakyat Nusantara. Buat mereka, sikap Indonesia emosional karena membesar-besarkan masalah kecil. “Indonesia telah hilang rasa sayang serumpun,” kata mereka.

Perkara lagu Rasa Sayange (atau Rasa Sayang) memperkuat anggapan bahwa hubungan Indonesia dengan Malaysia saat ini bermasalah. Mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas pernah mengingatkan bahwa hubungan Indonesia dengan Malaysia memendam bom waktu.

Rakyat Malaysia pada umumnya menganggap pekerja Indonesia bodoh, takterdidik, dan akar kejahatan di negara mereka meskipun faktanya delapan puluh persen penjenayah orang Malaysia sendiri. Betapa parah stereotip orang Malaysia terhadap Indonesia bisa dilihat di Malaysia Forum atau Indonesia Froum.

Di pihak lain, orang Indonesia menganggap Malaysia “orang kaya baru yang sombong,” lantaran memperlakukan warga Indonesia dengan semena-mena, kejam, kasar, biadab. Tidak hanya terhadap buruh migran, penghinaan juga dilakukan terhadap olahragawan yang diundang resmi, wisatawan, bahkan warga yang menunjukkan paspor diplomat sekalipun. Xenofobia seolah berulang tatkala tentara, polis, dan anggota Rela berhadap-hadapan dengan orang Indonesia. Itulah akar yang membangkitkan sentimen anti-Malaysia.

“Sepanjang stereotip ini berlaku, hubungan kedua negara akan tegang,” kata Ali Alatas.

* * *

Pada saat memperingati Tahun Emas Kemerdekaan Malaysia, Bernama menurunkan tajuk berjudul “Look How Far We’ve Come”. Isinya puja-puji atas capaian ekonomi Malaysia.

“Lihatlah, betapa jauh capaian kita,” tulis kantor berita negeri seberang itu: Pendapatan per kapita kotor meningkat 26 kali semenjak merdeka pada tahun 1957, perbandingan jumlah fasilitas sosial terhadap banyak penduduk meningkat, pendidikan dan sumber daya manusia semakin berkualitas.

Dengan percaya diri Bernama menulis, pada tahun 2010 jumlah penduduk Malaysia yang berada di bawah garis kemiskinan akan tinggal 2,8 peratus, sedangkan akar kemiskinan akan lenyap pada tahun itu juga. “Kita layak menghargai capaian kita,” tulis Bernama.

* * *

Pada pertengahan tahun 1998, Indonesia mulai menghadapi segudang persoalan. Bak pesawat terbang yang menukik jatuh, sistem moneter Indonesia merosot tajam. Adegan-adegan selanjutnya berganti dengan cepat: Presiden Suharto mundur. Indonesia mengalami kekacauan politik, ekonomi, sosial, budaya. Kerusuhan rasial membakar Jakarta dan Solo akibat makar tangan-tangan jahat. Maluku. Kalimantan, Sulawesi, menghadapi benturan fisik antarpuak. Timor Timur lepas. Papua bergejolak. Pengaruh dan kekuasan gerakan pemisahan daerah Gerakan Aceh Merdeka di Serambi Mekkah menguat. Islam radikal menyebarkan teror di Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Indonesia diperkirakan runtuh dalam jangka taklama sebagaimana Yugoslavia. Ini masa ujian yang berat pasca Perang Kemerdekaan 1945-1949, ataupun pembangunan berencana yang damai 1969-1997.

Akan tetapi, Indonesia bangsa yang cepat belajar. Proses reformasi konstitusional dijalankan dengan baik oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan kini Susilo Bambang Yudhoyono.

Konsep “Negara Kesatuan Republik Indonesia” didefinsikan ulang. Tahanan politik dibebaskan. Undang-undang dasar yang dahulu sakral diamandemen berkali-kali. Hubungan antara pusat dengan daerah direvisi. Daerah memperoleh kemandirian yang luas. Ada penyetaraan etnis. Ada pelembagaan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Kebebasan berbicara dan media massa bukan lagi sekadar slogan.

Menginjak tahun kesepuluh, pranata-pranata masyarakat madani bermekaran dan posisinya semakin kuat. Seluruh struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya melakukan swakritik dan perbaikan diri sehingga struktur saat ini menjadi terbuka, lentur, dan dewasa. Keikutsertaan rakyat dalam struktur meningkat dan meluas.

Pemilihan presiden secara langsung berlaku mulai tahun 2004. Boleh dibilang, demokrasi Indonesia pada tahun ini sudah lebih matang daripada pertengahan 1999. Demokrasi semakin diperkukuh dengan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Memang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan lebih lambat daripada sejumlah negara rantau di Asia Timur dan Tenggara yang juga menghadapi krisis. Namun, itulah biaya yang terpaksa dipikul, lantaran Indonesia harus memperbaiki tidak saja struktur ekonomi, tapi juga struktur politik, sosial, dan budaya.

Atas capaian ini, International Association of Political Consultant (IAPC) berencana menganugerahkan penghargaan Democracy Medal Award kepada Indonesia dalam konferensi dunia mereka di Bali 12-14 November. IPAC adalah organisasi antarbangsa yang bermaksud mempromosikan demokrasi di seluruh dunia. Ini pengakuan masyarakat internasional kepada seluruh rakyat Indonesia yang berhasil mengembangkan dan melaksanakan struktur demokrasi dengan baik.

Sebaliknya, krisis 1998 tidak menyebabkan Malaysia melakukan perubahan terhadap struktur politiknya. Gerakan reformasi di Malaysia gagal. Mengapa?

* * *

Meskipun tidak lagi dijajah Inggris, Malaysia melanjutkan dan dan mengembangkan undang-undang anti-subversi rezim kolonial yang represif dan birokrasi yang sangat kuat. Ini berkaitan dengan hasrat puak Melayu memonopoli kekuasaan untuk menghadapi minoritas etnis Tionghoa (35 persen) dan India (10 persen) (Anderson, 1998, dalam Haryanto dan Mandal: 2004: 7). Pranata-pranata sosial-politik Malaysia tersekat menurut garis etnis. Sampai hari ini, misalnya, bumiputera menjadi anak emas, kelompok kesayangan dalam menikmati peluang modernisasi.

Sebaliknya, di Indonesia pasca 1998, suku Tionghoa mendapatkan pengakuan konstitusional secara politik, sosial, dan budaya. Identitas budaya Tionghoa yang sebelumnya terlarang, umpamanya, kini boleh dipraktikkan kembali. Barongsai — boneka naga raksasa — misalnya, sudah menjadi tradisi dalam perayaan nasional dan daerah, yang ditarikan oleh pelbagai suku, tidak hanya Tionghoa.

Media cetak dan stasiun televisi berbahasa Mandarin tidak melulu berbicara tentang masalah komunitas secara eksklusif, tapi juga kebangsaan. Tidak seperti di Malaysia, puak Tionghoa di Indonesia adaptif, patriotis, dan berbicara dan berperilaku sebagaimana suku-suku lain.

“Saya takpernah melihat mahasiswa-mahasiswa Melayu berbaur dengan mahasiswa-mahasiswa Tionghoa seperti di Indonesia,” seorang kawan bertutur tentang hubungan antaretnis di perguruan tinggi di Malaysia.

Hubungan antarentnis di Malaysia jauh lebih rentan konflik lantaran pemingggiran etnis non-Melayu di Malaysia. Mereka merasa mendapat peran sebagai warga negara kelas dua. “Nasionalisme” di Malaysia bermakna nasionalisme demi kepentingan Melayu.

Melayu berarti Muslim. Di luar itu non-Muslim. Secara serta-merta politik Malaysia pun meminggirkan agama-agama lain, padahal Islam di negara itu hanya dianut 55 peratus penduduk. Politik diskriminasi ini abai terhadap fakta bahwa di Sabah dan Serawak Muslim hanyalah minoritas. Ia juga abai terhadap realitas bahwa Malaysia seharusnya menjadi negara multikultur yang adil.

Philip Bowring, jurnalis Boston Globe menulis:

Malaysia may have a lot to learn from Indonesia, where some elements of anti-immigrant bias against the Chinese minority remain but where the vague national ideology, pancasila, embraces all religions and underwrites (except in Aceh Province) a secular system.

Berlanjut ke:
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 2/3): Indonesia Negara Bebas, Malaysia Negara yang Mengekang
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 3/3): Indonesia Menuju Perbaikan; Malaysia, Kerusakan

Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 2/3): Indonesia Negara Bebas, Malaysia Negara yang Mengekang

Dalam era Mahatir United Malay National Organization (UMNO) – Barrisan Nasional mengekalkan dominasi mereka terhadap partai-partai oposisi secara licik dan keji. Dengan menggunakan undang-undang penjajahan warisan Inggris Internal Security Act, politik kroni-otoritarianisme menjadi “rapi.” Mereka menyiksa, dan membunuh, melenyapkan para pembangkang, seniman, aktivis, anggota partai lawan, ataupun tokoh oposisi.

Jika pada tahun 1987 sebanyak 106 orang ditahan tanpa pengadilan, pada tahun 2000 Anwar Ibrahim diaibkan dan dipenjarakan. Gerakan reformasi dihentikan dengan tangan besi. Sebaliknya, di Indonesia, Partai Golongan Karya yang insaf dengan masa lalu telah belajar menjadi partai modern. Di parlemen, bersama partai-partai politik lain dan komunitas madani, partai ini punya andil melegislasi undang-undang yang pro-demokrasi dan penguatan hak-hak asasi manusia. Posisi berseberangan terhadap pemerintah dianggap wajar dan pengawasan yang sehat.

Perguruan tinggi di Indonesia menikmati kebebasan akademik. Mahasiswa leluasa berpolitik, berunjuk rasa, mengkritik lembaga-lembaga kekuasaan dan kehakiman dengan bahasa paling kasar sekalipun. Di Malaysia, kebebasan intelektual dibungkam. Para kandidat mahasiswa dipaksa menandatangani perjanjian untuk menghindari kegiatan politik dan bersedia dikeluarkan bila itu berlaku.

Contoh lain Profesor Chandra Muzaffar, seorang aktivis, intelektual terkemuka, kehilangan jabatan di Universitas Malaya. Chandra secara terus-menerus mengkritik pemerintahan Mahatir terutama pascapenangkapan Anwar Ibrahim.

“Suasana kebebasan intelektual di Jakarta jauh lebih baik daripada Kuala Lumpur,” kata Andreas Harsono, seorang wartawan lepas.

Di Indonesia, pada saat-saat puncak gerakan reformasi 1998, media massa berani mengambil resiko membebaskan diri dari belenggu pemilik modal yang sebagian berafiliasi rapat dengan Keluarga Istana. Gerakan reformasi menjadi popular dan memperoleh dukungan rakyat karena media massa menyediakan ruang bagi berita unjuk rasa mahasiswa, wawancara dengan tokoh-tokoh oposisi, dan pendudukan gedung parlemen di Jakarta.

Di Malaysia, kepemilikan saham media massa dikuasai oleh pemerintah, sehingga media massa mengalami kendali dan pengawasan yang ketat. Alih-alih mengkritik kebobrokan struktur di Malaysia, media massa menjadi ajang propaganda UMNO dengan melakukan strategi politik “othering.”

Othering adalah strategi menegaskan jati diri dengan membingkaikan pembanding secara negatif. Rakyat Malaysia dibodohi, ditakut-takuti dengan propaganda bahwa bila reformasi ala Indonesia ditiru, kekacauan akan merebak di Malaysia. Pemerintah menyebarkan propaganda bahwa “reformasi Indonesia menciptakan kekerasan politik, memakan korban jiwa, dan menghancurkan harta benda.” Selain itu dicitrakan pula kepada etnis non-Melayu bahwa bumiputera yang berkuasa di Malaysia (UMNO) lebih beradab memperlakukan mereka ketimbang peribumi di Indonesia.

Pembingkaian ini secara efektif berhasil menakut-nakuti kelas menengah puak Melayu dan etnis Tionghoa di Malaysia. Mereka tidak berani mendukung gerakan reformasi pimpinan Anwar Ibrahim terang-terangan, betapapun mereka bersimpati kepadanya.

Penguasaan media yang ketat menyebabkan kebobrokan rezim penguasa takterungkap, takterdedah. Rakyat Malaysia dibius dengan keberhasilan-keberhasilan semu yang tampak indah secara kasat mata, tapi buruk di akar.

* * *

Semua itu menjelaskan mengapa berita-berita tentang rasuah, korupsi oleh para pejabat negara dan kroni-kroni Perdana Menteri Mahatir Muhammad serta keluarga takterungkap. Begitu juga kebengisan polis Diraja Malaysia. Rezim penguasa melalui media massa secara cerdik membius rakyat dengan mempropagandakan keberhasilan pembangunan negeri.

Mungkin hanya mantan Deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang sanggup gelisah menyaksikan kecurangan, pembodohan terhadap rakyat oleh penguasa. Proyek-proyek mega, dikerjakan tanpa tender, tidak terbuka, dan sekadar menguntungkan kroni dan keluarga Mahatir.

Moralitasnya sampai pada titik taksanggup lagi membenarkan perampokan harta rakyat di depan mata oleh kroni dan keluarga Perdana Menteri Mahatir. Maka, dia tidak punya pilihan. Alih-alih menandatangani persetujuan dua juta dollar Amerika Serikat harta rakyat untuk anak perdana menteri, “Saya bersedia dipenjarakan dan difitnah,” katanya (Metro TV, 18 Oktober 2007 pukul 22.00).

Pada tanggal 20 September 2000 Anwar ditangkap. Matanya ditutup. Lantas, Kepala Polis Diraja Malaysia memukulinya sampai pingsan. Padahal, dia mantan pejabat tinggi.

Orang waras, takkan berlaku seperti itu, ujar Anwar. Menurutnya, ini pertanda bahwa sistem di Malaysia sudah begitu rusak. “Jika pemimpin dibegitukan, apatah lagi rakyat jelata?” katanya. “Kita berhadapan dengan manusia separuh siluman.”

Sistem yang bobrok dan korup ini yang menyebabkan warga Indonesia dihinakan oleh Polis Diraja Malaysia berulang kali. “Padahal pada tahun 1970-an, Malaysia merayu Indonesia mengirimkan para guru, dosen, dan pekerja mahir membangun infrastruktur negara seperti bandara,” kata Anwar. Perlakuan yang menempatkan warga Indonesia sebagai hamba, tambahnya, “Bukan cara manusia beradab.”

Pergantian kepemimpinan dari Mahatir Muhammad ke Ahmad Badawi tidak memberikan perbedaan penting. “Sistem sama bobrok,” ujarnya. “Ekonomi dipentingkan, tapi hak asasi manusia diketepikan. Angka-angka itu boleh memukau, tapi tidak secara kongkrit memberikan dampak kepada rakyat,” tambahnya.

Kemapanan Malaysia, tambah Anwar, tidak boleh diukur dalam masa singkat. Dari sudut jangka menengah, Malaysia di bawah Badawi saat ini tertinggal, kata Anwar. “Ekonomi jauh mersosot, indeks korupsi turun lebih parah. ”

Berlanjut ke
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 3/3): Indonesia Menuju Perbaikan; Malaysia, Kerusakan

Baca Sebelumnya
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 1/3): Indonesia Sebenar-benar Asia yang Multikultur dan Demokratis

Informasi Lain
Anwar Ibrahim dalam Politik Malaysia

Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 3/3): Indonesia Menuju Perbaikan; Malaysia, Kerusakan

Buaian rezim berkuasa di negara itu kepada rakyat mereka: Malaysia teladan bagi keberhasilan sebuah negara membangun. Negara-negara lain berada di belakang. Tak perlulah mengikuti negara lain. Media massa Malaysia menjadikan angkasawan pertama Malaysia sebagai salah satu exemplar bingkai “kejayaan Malaysia” itu, selain “prestasi bangsa Melayu sejauh ini.” Pembingkaian tersebut boleh dibilang bentuk fasisme lunak.

Perhatikan propaganda pemerintah melalui Bernama berikut.

“We mustn’t forget that some countries, which were doing even better than us when we achieved Merdeka, had fallen by the wayside because of poor governance and instability.”‘

Jika yang dimaksud “some countries“ di antaranya Indonesia, strategi othering tersebut boleh dibilang sudah kadaluarsa.

Perjuangan melawan rasuah di Indonesia dalam sembilan tahun terakhir membuahkan hasil — meskipun masih jamak pekerjaan rumah tersisa. Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengungkapkan pelbagai penyelewengan. Tidak sedikit pejabat negara, mulai anggota parlemen, hakim, bupati, gubernur yang diadili dan dipenjarakan. Budaya takut menerima suap dan korup mulai muncul. Tidak mungkin fenomena ini terjadi di Malaysia saat ini karena pengawasan masyarakat sipil terhadap kekuasaan begitu lemah dan korupsi adalah bagian integral sistem negara itu.

Bernama, misalnya, takkan berani mengangkat kasus korupsi tingkat tinggi yang diungkapkan Anwar Ibrahim. Anwar berhasil mempertunjukkan kepada rakyat lewat Youtube video skandal sistem peradilan di Malaysia yang melibatkan hakim agung. Dalam video itu seorang pengacara berkata kepada sang hakim ada saudagar perjudian bersedia membayar “asalkan Anwar dan kawan-kawannya dipenjarakan.”

Media massa arus utama semacam Bernama sekadar menjadi corong penguasa untuk membantah. Namun, fakta bahwa aksi unjuk rasa dua ribu pengacara di jalan-jalan Putra Jaya mengecam skandal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua rakyat Malaysia dapat menerima kebohongan penguasa. Dua ribu pengunjuk rasa, untuk ukuran Malaysia itu kejadian luar biasa.

Istri Anwar Ibrahim, Wan Azizah Wan Ismail, juga menungkapkan penyelewengan dana bagi korban tsunami sejumlah 9,84 juta ringgit.

Pada pokoknya, di tengah propaganda ramai dan gencar tentang kejayaan Malaysia, negara itu sesungguhnya semakin mengarah ke budaya korup. Presiden Transaparansi Internasioal Malaysia Tunku Aziz Ibrahim berkata:

“Selama bertahun-tahun saya melibatkan diri dalam perjuangan membanteras korupsi baik di Malaysia mahupun di peringkat antarabangsa, saya hanya menggunakan istilah sistem korupsi, di bahagian dunia sebelah sini, kepada jiran kita Indonesia dan Filipina. Hari ini kita (rakyat Malaysia) sudah sampai ke tahap yang sama dengan mereka, dan daripada segala petunjuk yang ada kita memang kalah kepada mereka.”

Tambahnya lagi:

“Sejak tiga tahun yang lalu, di halaman kita sendiri (Malaysia) keadaan sudah berantakan, dan pelbagai cara menunjukkan betapa amalan korupsi sudah menjadi satu cara hidup, sehingga saya selesa mengatakan bahawa selagi tidak ada kesanggupan dan kesungguhan kepimpinan yang lebih teguh dan perkasa untuk membanteras korupsi secara berani, Malaysia akan terus bergelumang dengan stigma sebuah negara yang membangunkan perilaku rakyat yang tidak beretika, ataupun secara lebih kasar lagi eloklah saya katakan, korupsi sudah menjadi satu kesenian yang halus di mana orang politik dan pegawai perkhidmatan awam saling berlumba dan beradu-domba antara satu sama lain untuk mengumpulkan kekayaan yang di luar imaginasi kita.”

Biasanya pejabat yang berkuasa berkelit dengan berkata, “Jangan membesar-besarkan,”. atau “Jangan permalukan diri sendiri.”

* * *

Semua fakta itu mempertegas dan meyakinkan bahwa dalam banyak aspek Indonesia punya potensi yang jauh lebih cerah, lebih jaya daripada Malaysia. Capaian derajat demokrasi dan hak-hak asasi manusia yang semakin matang ini telah meninggalkan Malaysia yang tidak beranjak jauh dalam sepuluh tahun terakhir.

Sejuta persoalan pasca-Deklarasi Kemerdekaan 1945 justru menjadikan pengalaman Indonesia semakin kukuh, berkualitas dan lengkap. Indonesia telah memenangi perjuangan bersenjata, mengatasi perdebatan ideologis dan pemberontakan daerah, melewati konflik sipil, isoloasi, bencana alam yang dahsyat, krisis politik, ekonomi, sosial yang parah. Indonesia juga pernah menjalani sistem diktaktor sipil, militer, maupun demokrasi liberal sekaligus dalam rentang waktu kurang dari tiga perempat abad.

Mungkin belum semua persoalan diselesaikan, tapi bertahannya Indonesia sebagai sebuah negara — yang ketika menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945 diperkirakan takkan berusia lebih dari sepuluh tahun — merupakan berkah Tuhan selain kemampuan rakyat beradaptasi dan bekerja keras.

Pada tahun 2005, National Intelligence Council’s (NIC’s), organ Pemerintah Amerika Serikat, memaklumatkan kajian “Rising Powers: The Changing Geopolitical Landscape 2020” yang meramalkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia bersama Tiongkok, India, Afrika Selatan dan Brazilia akan menjadi negara-negara dengan pengaruh yang semakin meningkat.

Namun, tentu saja ramalan itu bisa menjadi kenyataan dengan syarat bahwa reformasi terkawal dengan benar. Pada saatnya, jika struktur politik, ekonomi, sosial budaya telah mapan, Indonesia bakal melesat meninggalkan negara-negara rantau di kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga
Ya, Ekonomi Indonesia Makin Cerah!

Baca Sebelumnya
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 1/3): Indonesia Sebenar-benar Asia yang Multikultur dan Demokratis
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 2/3): Indonesia Negara Bebas, Malaysia Negara yang Mengekang

Informasi Lain
Rasuah di Malaysia